Ribuan massa termasuk dari kalangan pastor gereja Katolik Roma berkumpul di Filipina pada Minggu (30/11) menuntut agar anggota parlemen dan pejabat tinggi yang terlibat dalam skandal korupsi segera diadili.
Dikutip dari AP, Senin (1/12), gereja Katolik Roma di seluruh Filipina membantu memimpin demo antikorupsi di distrik masing-masing. Demonstrasi utama digelar di monumen kekuatan rakyat pro-demokrasi di sepanjang jalan raya EDSA di ibu kota. Polisi mengatakan sekitar 5 ribu massa yang sebagian besar memakai baju putih.
Mereka menuntut agar anggota Kongres, pejabat, dan pemilik perusahaan konstruksi di balik ribuan proyek pengendalian banjir yang anomali dalam beberapa tahun terakhir dijebloskan ke penjara dan diperintahkan untuk mengembalikan dana pemerintah yang mereka curi. Massa memakai kaus dengan pesan yang tegas: "Tidak ada ampun bagi yang tamak".
"Jika uang dicuri, itu kejahatan, tapi jika martabat dan nyawa direnggut, itu merupakan dosa terhadap sesama manusia, terhadap negara, tapi yang terpenting, terhadap Tuhan," kata Pastor Flavie Villanueva yang membantu banyak keluarga tersangka narkoba miskin yang tewas di era pemerintahan Rodrigo Duterte.
"Penjarakan semua koruptor dan penjarakan semua pembunuh," katanya lagi.
Sementara itu, kelompok sayap kiri memimpin demonstrasi terpisah di taman utama di Manila dengan tuntutan tegas agar semua pejabat yang terlibat dalam skandal korupsi segera mengundurkan diri dan menghadapi tuntutan.
Massa dalam tuntutannya meminta agar lebih banyak pejabat, termasuk senator dan anggota DPR yang terlibat harus dijebloskan ke penjara segera dan harus mengembalikan dana yang mereka curi. Massa menuduh dana itu dipakai untuk membiayai jet pribadi dan mobil mewah, rumah mewah, dan gaya hidup mewah.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. bersusah payah meredakan kemarahan publik akibat korupsi besar-besaran dari proyek pengendalian banjir yang tidak memenuhi standar, cacat, bahkan fiktif.
Marcos adalah orang pertama yang menyuarakan kekhawatiran atas anomali pengendalian banjir dalam pidato kenegaraannya di hadapan Kongres pada Juli lalu. Sejak itu, setidaknya 7 petugas pekerjaan umum dijebloskan ke penjara atas tuduhan menggunakan dana publik secara ilegal dan tuduhan korupsi lainnya dalam satu anomali proyek pengendalian banjir.
Marcos telah berjanji bahwa setidaknya 37 senator, anggota Kongres, dan eksekutif konstruksi yang terlibat dalam skandal korupsi akan dijebloskan ke penjara sebelum Natal.
Lebih dari 17 ribu petugas kepolisian ditempatkan Manila untuk mengamankan demonstrasi. Kompleks istana kepresidenan Malacanang dijaga ketat dengan akses jalan dan jembatan utama diblokir oleh pasukan polisi anti huru hara, truk, dan pagar kawat berduri.
Sementara itu, muncul seruan agar militer menarik dukungan dari pemerintahan Marcos. Pasukan Bersenjata Filipina dengan cepat menolak seruan itu dan menyambut pernyataan yang ditandatangani oleh setidaknya 88 purnawirawan jenderal, termasuk tiga kepala staf angkatan, yang mengutuk keras dan menolak seruan apa pun bagi Angkatan Bersenjata Filipina untuk terlibat dalam tindakan inkonstitusional atau petualangan militer.
"Suara persatuan para pemimpin kami yang purnawirawan dan aktif menegaskan kembali bahwa Pasukan Bersenjata Filipina tetap menjadi pilar stabilitas dan penjaga demokrasi yang teguh," kata militer dalam sebuah pernyataan.
