JAKARTA - Pengamat kebijakan, Bonatua Silalahi mendapatkan tawaran eksklusif melihat langsung salinan ijazah mantan presiden Joko Widodo (Jokowi) tanpa ada item yang ditutupi. Namun tawaran itu ia tolak secara tegas.
Tawaran tersebut ketika Komisi Informasi Pusat (KIP) menggelar sidang lanjutan perkara nomor 074/X/KIP-PSI/2025 yang beragendakan mediasi antara pemohon, Bonatua dengan termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di kantor KIP, Jakarta Pusat, Senin (1/12/2025).
"Nah, tadi juga berusaha tim KPU berusaha kooperatif juga memediasikan 9 item yang disembunyikan ini. Tapi karena kita bersepakat ini adalah dokumen publik, saya tidak mau hanya saya yang melihat ini," kata Bonatua usai mediasi dengan KPU RI.
Bonantua menolak karena informasi soal ijazah Jokowi merupakan dokumen publik. Kendati demikian, dia sempat tergoda untuk melihat salinan tersebut.
"Sebenarnya tadi tergoda juga saya. Hampir tergoda, kenapa? Tawaran itu saya menggiurkan. Hanya saya yang bisa melihat. Berarti kan saya orang penting nanti kan? Nah, tapi saya tidak mau ini kan dari awal juga ini untuk publik," pungkasnya.
Sekedar informasi, perkara nomor 074/X/KIP-PSI/2025 diajukan Bonatua lantaran adanya 3 objek permohonannya yang tidak bisa dipenuhi KPU.
Permintaan pertama yakni, salinan Ijazah Jokowi yang digunakan sebagai syarat pencalonan Presiden RI periode 2014–2019 dan 2019–2024. Kedua soal berita acara penerimaan dokumen pencalonan dan/atau daftar verifikasi dokumen ijazah.
Dari tiga permintaan tersebut, baru satu yang dipenuhi oleh KPU RI, yakni salinan ijazah Jokowi periode 2014–2019 serta 2019–2024.
