JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa empat saksi terkait dugaan pemerasan terkait penambahan alokasi anggaran pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau tahun anggaran 2025 pada hari ini, 1 Desember. Di antaranya Matnuril selaku Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas LHK Provinsi Riau.
"Pemeriksaan dilakukan di BPKP Provinsi Riau," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Senin, 1 Desember.
Selain itu, penyidik juga memeriksa tiga saksi lainnya. Mereka adalah Suyadi selaku anggota DPRD Provinsi Riau, Embiyarman selaku pelaksana tugas (Plt) Kadis Lingkungan Hidup Kehutanan (LHK) Provinsi Riau, dan Iwan Pansa selaku swasta.
Belum dirinci Budi soal materi pemeriksaan ketiganya. Namun, para saksi diduga mengetahui dugaan pemerasan yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Gubernur nonaktif Riau Abdul Wahid.
"KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait Dugaan TPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan tiga tersangka dugaan pemerasan terkait penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP. Mereka adalah Gubernur Riau Abdul Wahid; M. Arief Setiawan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau; serta Dani M. Nursalam selaku tenaga ahli Gubernur Riau.
Adapun penetapan tersangka ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin, 3 November. Mereka sudah ditahan selama 20 hari pertama hingga 23 November 2025.
Kasus ini bermula saat adanya penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar.
Diduga ada kesanggupan pemberian fee yang sebesar 2,5 persen yang kemudian dibahas di sebuah kafe di kawasan Kota Pekanbaru, Riau. Pembahasan dilakukan antara Ferry Yunanda selaku Sekretaris Dinas PUPR PKPP bersama enam UPT.
Kemudian Ferry menyampaikan hasil pertemuan itu kepada M. Arief selaku Kepala Dinas PUPR PKPP Riau dan representatif Abdul Wahid. Tapi, Arief justru minta sebesar 5 persen atau sebesar Rp7 miliar dan mengancam akan mencopot Kepala UPT yang tak menyetor.
Akibat perbuatannya, para tersangka melanggar ketentuan dalam pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
