Grid.ID - Anak Menkeu Purbaya mendadak kritik penyebab banjir Sumatera. Yudo Sadewa menyinggung soal tambang sampai kebun sawit.
Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera telah memakan banyak korban. Anak menkeu Purbaya, Yudo Sadewa ikut buka suara.
Terbaru, anak Menkeu Purbaya kritik penyebab banjir Sumatera. Yudo Sadewa menyinggung soal tambang sampai kebun sawit.
Anak Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yakni Yudo Sadewa, memberikan tanggapan terkait banjir besar dan longsor yang melanda berbagai daerah di Sumatera. Menurut Yudo, peristiwa tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor alam alami.
Dalam video yang ia unggah di TikTok pada Sabtu (29/11/2025), Yudo menegaskan bahwa bencana di Sumatera dipicu oleh badai tropis. Namun, kerusakan lingkungan yang sudah terjadi membuat dampaknya menjadi jauh lebih parah.
"Bencana yang terjadi di Sumatera itu bukan merupakan bencana alam, itu hanya lah badai tropis dia nerjang Sumatera, tapi karena enggak ada hutan, enggak ada penahan akhirnya terjadi tanah longsor dan banjir bandang," katanya seperti dikutip dari TikTok-nya pada Sabtu (29/11/2025).
Yudo menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat berkurangnya hutan yang selama ini berfungsi sebagai penyangga air dan penahan tanah.
"Ini disebabkan karena pohonnya itu hutan itu ditebangin, diganti tambang, diganti perumahan, diganti pertanian dan diganti oleh sawit.
Makanya kita tidak punya penahannya yang cukup baik untuk menghindari bencana tersebut," ujarnya.
Selain degradasi lingkungan, Yudo juga menilai perubahan iklim turut memperkuat terjadinya bencana tersebut.
"Nah ini juga disebabkan dari pemanasan global, kenapa? Karena tidak mungkin siklon tropis itu terbentuk di deket khatulistiwa, dan siklon ini terbentuk di Pulau Sumatera which is deket khatulistiwa," pungkasnya.
Selain Yudo, kreator konten Ferry Irwandi juga memberikan tanggapan mengenai bencana besar yang melanda Sumatera. Ferry menyoroti banjir dan longsor yang menimpa tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Dalam pernyataannya, Ferry menegaskan bahwa tuntutan masyarakat Sumatera semakin kuat agar pemerintah pusat segera menaikkan status bencana menjadi bencana nasional. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya terkait kerusakan infrastruktur atau korban jiwa, tetapi juga menyangkut rasa keadilan bagi masyarakat.
"Banyak sekali orang-orang Sumatera yang komentar, "Sumatera itu masih Indonesia enggak sih?" "Indonesia enggak cuma Jawa" dan lain sebagainya," katanya seperti dikutip dari YouTube @ferryirwandi.
Perasaan tersebut muncul karena masyarakat luar Jawa, khususnya Sumatera telah merasakan adanya disparitas pembangunan.
"Karena mungkin orang yang tidak pernah lahir besar dan tumbuh di daerah luar non Jawa tidak pernah mengalami perasaan ketidakadilan seperti itu. Dan suka atau tidak, setuju atau tidak, perasaan itu ada.
Gua bisa confirm karena gua orang Sumatera tulen dan melihat bagaimana disparitas itu nyata, bagaimana akses pendidikan itu sulit, transportasi sulit, fasilitas umum sulit, sementara kita lihat di Jawa orang hidup dengan segala gemerlap dan kelengkapan," jelasnya.
Ferry meminta Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan bencana di Sumatera sebagai bencana nasional.
Ia menilai status tersebut sangat penting karena penanganan akan beralih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat sehingga langkah bantuan dapat dilakukan lebih cepat, lebih besar, dan lebih terkoordinasi.
"Karena kita tahu ketika itu ditetapkan jadi bencana nasional, maka penanganan sepenuhnya di pemerintahan pusat dengan kemampuan fleksibilitas dan kewenangan yang jauh lebih besar sehingga tindakan cepat bisa dilakukan walaupun itu punya cost-nya juga temen-temen menetapkan suatu bencana menjadi bencana nasional itu punya PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan," katanya.
Ferry mengakui bahwa mengubah status menjadi bencana nasional dapat berdampak pada sisi fiskal negara, mulai dari penyesuaian program prioritas hingga potensi tekanan anggaran. Namun, menurutnya, konsekuensi tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan korban dan memulihkan daerah terdampak.
"Tapi itu enggak sebanding urgensi keselamatan masyarakat ini jauh lebih dibutuhkan ketimbang problem-problem yang mungkin tidak akan pernah ada itu," katanya. (*)
Artikel Asli
