FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Eks Komisaris Independen PT Pelni, Dede Budhyarto membalas pernyataan dari Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti.
Dalam pernyataan di media sosial X pribadinya, Bivitri Susanti mendesak sekaligus menyindir Pemerintah yang sampai saat ini belum menetapkan banjir di beberapa dari sebagai Bencana Nasional.
“Status ‘Bencana Nasional’ bukan cuma soal pasal-pasal dalam UU, apalagi angka jumlah korban, tapi juga soal empati, solidaritas (hey, katanya NKRI harga mati??), dan anggaran. Pertanyaannya: apa pengurus negara sekarang nirempati dan tidak punya anggaran sampai segitunya?,” tulis Bivitri dikutip Senin (1/12/2025).
Karena pernyataan inilah yang kemudian di balas oleh Dede Budhyarto lewat unggahan di media sosial yang sama.
Ia menyebut Bencana Nasional cukup ditetapkan dengan empati dan solidaritas serta DPR menurutnya tidak perlu repot bikin UU
“Bu, kalau ‘Bencana Nasional’ cukup ditetapkan dgn empati & solidaritas, mungkin DPR tidak perlu repot bikin UU 24/2007 dan PP 21/2008 ya?,” balas Dede.
“Sayangnya, negara tidak bisa pakai standar ‘feeling good’ untuk mengeluarkan keputusan yang berdampak pada koordinasi, komando operasi, dan anggaran besar,” tambahnya.
Nyatanya menurutnya, BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Kemensos sudah bekerja keras di lokasi kejadian tanpa ada status.
“Yang di lapangan sekarang:
BNPB, TNI, Polri, Basarnas, Kemensos → sudah bekerja tanpa nunggu status,” sebutnya.
Dan untuk saat ini mereka yang jadi garda terdepan dan bekerja lebih dulu tanpa adanya status karena hal tersebut disebutnya bisa menyusul.
Yang terpenting menurut Dede adalah Empati dalam menyikapi kebencanaan ini.
“Mekanisme negara bekerja duluan baru status menyusul, bukan sebaliknya. Empati itu penting, Bu—tapi dalam kebencanaan, prosedur yang tepat menyelamatkan nyawa lebih cepat daripada frasa yang dibesarkan di medsos,” terangnya.
(Erfyansyah/fajar)
