Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akan mendalami dugaan adanya aksi pembalakan liar di balik terjadinya banjir bandang pada wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
"Yang jelas nantikan dari fakta-fakta di media akan di, maksudnya nanti akan didalami. Apakah itu memang bencana alam seperti apa," kata Anang kepada wartawan, Senin (1/12).
Anang menambahkan, saat ini pihaknya masih mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk diteliti. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan dilakukan proses hukum.
"Ketika nanti ada di situ ada unsur kesengajaan, pastinya penegak hukum ke depan akan mengambil tindakan hukum," ucapnya.
Sebelumnya, banyak pihak menilai banjir bandang dan longsor yang terjadi tidak serta merta karena faktor alam badai dahsyat Senyar. Sebab ada kerusakan hutan imbas pembalakan liar. Sebagai contohnya, muncul gelondongan kayu di beberapa daerah.
Ketua MPR Ahmad Muzani menilai kejadian banjir dan longsor yang menimpa wilayah Aceh-Sumatera menjadi pelajaran penting bagi pemerintah khususnya untuk mengambil kebijakan soal lingkungan.
“Tetapi kalau dilihat dari gambar-gambar, memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan,” kata Muzani kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin (1/12).
Berdasarkan cuplikan video dan foto, terlihat bukan hanya air dan lumpur yang merusak pemukiman warga. Tapi puing-puing kayu juga terlihat hanyut bersama banjir. Diduga kayu-kayu itu adalah kayu ilegal logging yang menyebabkan parahnya banjir dan longsor.
Ia berharap, dari bencana ini pemerintah bisa membuat aturan ketat agar tak kejadian serupa tak terulang kembali.
“Saya harap bencana ini bisa menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera-segera ditangani, sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi,” tutur Anang.
