Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan salah satu alasan anggaran transfer ke daerah atau TKD turun 24% pada tahun depan adalah maraknya korupsi di daerah. Selain itu, Purbaya mengatakan belanja yang dilakukan pemerintah daerah tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
Purbaya mengatakan pernah berdialog dengan seluruh bupati dan wali kota terkait pemangkasan TKD. Menurutnya, seluruh kepala daerah tingkat II tidak bisa memberikan alasan untuk meningkatkan anggaran TKD pada tahun depan.
"Banyak uang yang dikorupsi oleh pemerintah daerah. Karena itu, tidak aneh kalau anggaran transfer daerah dipotong sebesar itu. Pemimpin tertinggi sudah tidak percaya dengan daerah," kata Purbaya dalam Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Senin (1/12).
Walau demikian, Purbaya berkomitmen untuk merekomendasikan peningkatan anggaran TKD tahun depan ke Presiden Prabowo Subianto. Syaratnya, belanja daerah pada kuartal terakhir tahun ini sampai kuartal pertama tahun depan meningkat.
Purbaya mengatakan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejak Oktober 2025 sampai Maret 2026 akan menentukan besaran TKD tahun depan.
Kementerian Keuangan mendata realisasi belanja daerah baru mencapai 63,78% dari pagu 2026 atau Rp902,73 triliun hingga bulan lalu. Realisasi belanja daerah terendah adalah belanja modal yang hanya 41,47% atau 88,322 triliun dari pagu Rp 212,97 triliun.
"Kalau pada kuartal terakhir tahun ini sampai kuartal pertama tahun depan belanja tepat sasaran, tidak dikorupsi, dan berdampak ke ekonomi, saya akan bilang ke Presiden bahwa pemda sudah disiplin. Anggaran TKD bisa kembali naik," katanya.
Anggaran TKD dalam RAPBN 2026 menjadi Rp 650 triliun atau turun 24,8% dibandingkan APBN 2025. Pada APBN 2025, pemerintah menetapkan dana transfer ke daerah mencapai Rp 848,52 triliun.
Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Masyita Crystallin mengatakan penurunan nilai transfer ke daerah karena terkait kebutuhan program prioritas. Dia mengatakan program prioritas yang sebelumnya tersebar di daerah, kini sebagian dikerjakan oleh kementerian teknis.
"Ini akan sangat beragam sesuai dengan program dan jenis kapasitas yang dimiliki oleh daerah saat ini,” ujar Masyita dalam acara Katadata Policy Dialogue: Arah APBN Kita, Jumat (15/8).
Meski demikian, Masyita menjelaskan tidak semua daerah mengalami pemotongan. “Bahkan di beberapa daerah terus naik, disesuaikan dengan kebutuhan program prioritas yang ada di daerah tersebut,” katanya.
