FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Banjir dan tanah longsor yang menerjang Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terbilang cukup parah. Buktinya, ratusan warga tewas sementara kerusakan infrastruktur juga sangat parah.
Bahkan begitu parahkan bencana alam yang melanda tiga provinsi tersebut, sejumlah kepala daerah di Provinsi Aceh angkat tangan dan menyatakan tidak sanggup menangani sendiri bencana yang melanda wilayahnya.
Adapun, ketiga kepala daerah yang menyatakan ketidaksanggupan yakni Bupati Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidie Jaya. Mereka mengeluhkan terputusnya akses transportasi pada beberapa lokasi. Hal itu mengakibatkan sulitnya penerimaan bantuan di wilayah tersebut.
Realitas yang dirasakan para kepala daerah itu cukup dipahami Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Karena itu, dia memastikan, pemerintah pusat akan mengambil alih sejumlah penanganan bencana banjir bandang yang melanda beberapa kota/kabupaten di Aceh.
“Misalnya ada Kepala Daerah yang menyatakan tidak sanggup? Ya gimana mau sanggup? Teman-teman wartawan tolong datang ke lokasi dan melihat sendiri,” kata Tito di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (1/12).
Tito mencontohkan Kabupaten Aceh Tengah, termasuk wilayah Takengon, yang secara terbuka mengaku tidak mampu menangani bencana tersebut secara mandiri. Menurutnya, pernyataan itu bukan bentuk kelemahan, melainkan realitas kondisi di lapangan.
“Dia sendiri (wilayahnya) tertutup. Dia perlu dukungan pangan dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ujarnya.
Selain logistik, Tito menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah Aceh Tengah tidak memiliki kapasitas mengerahkan alat berat untuk memperbaiki jembatan dan akses jalan yang rusak. Kondisi geografis yang terkunci dari utara dan selatan membuat penanganan tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan pihak lain.
“Jalan-jalannya betul-betul putus. Jadi tolong kalau melihat satu surat, jangan hanya melihat suratnya saja. Lihat kondisinya,” tegasnya.
Ia memastikan, pemerintah pusat akan tetap turun tangan dengan menilai kemampuan tiap daerah, dan memastikan bantuan diberikan baik kepada daerah yang dinilai mampu maupun yang mengaku tidak sanggup.
“Yang kita anggap mampu pun kita bantu. Apalagi yang sudah mengatakan nggak mampu,” tutur Tito.
Ia pun menegaskan, Pemerintah pusat akan terus melakukan percepatan penanganan, termasuk mobilisasi alat berat dan suplai kebutuhan dasar masyarakat. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto turut memantau langsung penanganan bencana di Sumatera Barat dan Aceh.
“Di daerah yang tersulit, dia dari mana dapat makanan kalau bukan dari pemerintah di atasnya? Jadi ini sudah dikerjakan dari pusat dari hari pertama,” pungkasnya. (fajar)
