JAKARTA - Perdana Menteri Qatar pada Hari Minggu mengatakan tuduhan Doha mendanai Hamas adalah salah, menambahkan mereka tidak akan menanggung kerugian akibat serangan Israel.
Berbicara dalam wawancara dengan komentator AS Tucker Carlson di Forum Doha 2025, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani mengungkapkan, keterlibatan Qatar dengan Hamas dimulai lebih dari satu dekade lalu atas permintaan Washington untuk memfasilitasi jalur mediasi dan gencatan senjata.
"Awal hubungan dengan Hamas dimulai lebih dari 10 tahun yang lalu atas permintaan Amerika Serikat," ujarnya, dilansir dari Daily Sabah (8/12).
Kantor Hamas di Doha, tambahnya, "hanya digunakan untuk komunikasi dan memfasilitasi gencatan senjata, serta memfasilitasi bantuan ke Gaza."
Sheikh Mohammed, yang juga Menteri Luar Negeri, mengatakan klaim Qatar mendanai Hamas tidak berdasar dan mengabaikan struktur pengawasan berlapis yang mengatur transfer bantuan.
"Hari ini, ketika mereka mengklaim bahwa ini adalah pendanaan Qatar untuk Hamas, itu tidak berdasar," tegasnya.
"Semua bantuan kami disalurkan ke Gaza, sampai ke rakyat, dan melalui proses yang sangat transparan yang sepenuhnya disadari oleh Amerika Serikat," tambah Sheikh Mohammed.
Lebih jauh Ia juga mengatakan, Pemerintahan Israel dan lembaga keamanan mereka secara berturut-turut telah menyetujui dan mengoordinasikan pengiriman bantuan ke Gaza.
Ia mengatakan, serangan politik yang menargetkan Qatar memutarbalikkan perannya sebagai mediator yang berusaha meringankan penderitaan kemanusiaan dan menjadi perantara gencatan senjata.
"Kami telah menyaksikan banyak upaya yang telah berlangsung selama bertahun-tahun berdasarkan disinformasi dan penyebaran kebohongan serta informasi palsu tentang Qatar untuk merusak hubungan antara Qatar dan Amerika Serikat."
Selain itu, Sheikh Mohammed menekankan, Qatar akan melanjutkan dukungan kemanusiaan untuk Palestina tetapi tidak akan membayar untuk membangun kembali kerusakan yang disebabkan oleh operasi militer Israel.
"Kami akan terus mendukung rakyat Palestina. Kami akan melakukan apa pun untuk meringankan penderitaan mereka, tetapi kami bukanlah pihak yang akan menulis cek untuk membangun kembali apa yang dihancurkan orang lain," katanya.
"Pada dasarnya itulah posisi kami. Namun, kami juga tidak akan membiarkan rakyat Palestina mengemudi; mereka tidak dibantu, atau tidak didanai," tandasnya.
Diketahui, gencatan senjata, yang dimediasi oleh Turki, Mesir dan Qatar, serta didukung oleh Amerika Serikat, mulai berlaku pada 10 Oktober, menghentikan perang Israel selama dua tahun yang telah menewaskan lebih dari 70.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan melukai hampir 171.000 lainnya sejak Oktober 2023.
