Ramai Desakan Pecat Pejabat Usai Banjir Sumatera, Mahfud MD: Tidak Relevan, Jangan Emosional

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh memicu lonjakan kritik dari masyarakat. Publik ramai menuntut agar sejumlah pejabat yang dianggap bertanggung jawab dicopot dari jabatannya.

Pakar hukum tata negara Mahfud MD menanggapi ramainya tuntutan tersebut. Menurutnya, kemarahan masyarakat dapat dimengerti, namun jika meminta agar pejabat dicopot dinilai bukan pilihan yang pas.

“Kalau kita lihat Hak Pengelolaan Hutan (HPH) itu kan sudah lama, cuma memang kalau pecat pak ini, pecat itu mungkin terlalu emosional karena bapak-bapak yang sedang bertugas kan pelanjut saja. Dan oleh sebab itu menyuruh pejabat mundur karena peristiwa ini menurut saya tidak relevan,” ujarnya melalui kanal YouTube pribadinya, dikutip Rabu (10/12/2025).

Dikatakan Mahfud, menilai kritik publik terhadap pemerintah dalam menangani bencana tetap wajar. Ia menegaskan bahwa ketidaksiapan atau kurang sigapnya pihak terkait memang layak diprotes.

“Tapi kekurang sungguhannya (pejabat berwenang) menghadapi ini, mengantisipasi ini, itu memang patut diprotes,” tegas mantan Cawapres 2024 itu.

Sebelumnya, desakan pencopotan pejabat terus menguat di media sosial. Nama-nama yang menjadi sorotan pemecatan antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, hingga Kepala BNPB Suharyanto. (Wahyuni/Fajar)