FAJAR, LUWU — Seluruh kepala desa yang ada di Luwu mengeluh. Mereka dipaksa ikut bimbingan teknis (Bimtek) di Makassar.
Seluruh kepala desa diwajibkan ikut orientasi pembekalan atau retret, pada 11-14 Desember.
Kemudian, tanggal 14 Desember harus check in di hotel.
“Kita masih capek, lalu kita diminta masuk bimtek lagi. Kasihan kami kepala desa,” kata Ummi, Kades Padangkalua Bua kepada FAJAR di Belopa, Rabu, 10 Desember 2025.
Menurutnya, apakah desa memang diwajibkan mengikuti Bimtek tersebut, atau statusnya hanya sebatas penawaran. Kepala desa tertekan. Seolah-olah disuruh menyiapkan anggaran. Dana registrasi peserta mencapai Rp4,5 juta setiap desa. Sementara dana desa dari pusat belum cair sampai sekarang.
Dia meminta DPMD meninjau, dan membatasi, atau menghentikan kegiatan pihak ketiga yang membebani desa saat kondisi anggaran sedang seret.
Olehnya itu, dia mempertanyakan, apakah biaya Rp4.500.000 per peserta dinilai wajar menurut standar pelatihan pemerintah.
Apakah biaya tersebut dapat dibebankan ke anggaran desa? Jika boleh, melalui pos anggaran apa.
Sebaiknya, DPMD mengevaluasi kepatuhan biaya kegiatan terhadap aturan penggunaan dana desa.
Untuk itu, DPMD harus memastikan desa tidak dirugikan oleh kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak.
DPMD diminta mengeluarkan surat edaran/imbauan untuk menunda kegiatan tambahan sampai DD non-earmark cair.
“Kami minta komitmen DPMD agar desa tetap dapat menjalankan layanan dasar di tengah tekanan anggaran,” tegasnya.
Kepala Dinas DPMD Luwu, Kasmaruddin menegaskan memang ada penawaran untuk bimtek kades.
“Ini hanya baru penawaran lembaga yang masuk. Tapi saya tidak setujui,” kata Kasmaruddin.
Dia menegaskan penawaran itu tidak dilakukan karena tidak disetujui. (shd)
