JAKARTA (Realita) - Pernyataan anggota DPR RI Endipat Wijaya yang menyinggung donasi Rp10 miliar dari relawan untuk korban bencana di Sumatra memicu reaksi publik dan menjadi sorotan di media sosial.
Kontroversi bermula saat Endipat membandingkan besarnya donasi publik dengan anggaran pemerintah dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Baca juga: PSHW TM Demangan dan Yayasan Nurul Hayat, Gelar Aksi Galang Donasi untuk Korban Bencana
Dalam rapat kerja pada Senin (8/12), Endipat meminta Komdigi untuk mengamplifikasi informasi mengenai kinerja pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menilai anggaran dan upaya negara di lapangan jauh lebih besar dibandingkan donasi yang dihimpun publik.
Menurut Endipat, pemerintah telah mengerahkan sumber daya bernilai triliunan rupiah, sementara di saat bersamaan masyarakat lebih banyak membicarakan penggalangan dana dari relawan. Pernyataan itu kemudian viral dan memicu perdebatan di media sosial.
Salah satu penggalangan dana yang disinggung adalah kampanye kemanusiaan yang dipimpin relawan Ferry Irwandi.
Dalam 24 jam, timnya berhasil mengumpulkan sekitar Rp10,3 miliar untuk mendukung korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut mencakup logistik, kebutuhan harian, hingga dukungan darurat lain bagi warga terdampak.
Baca juga: Agam Kembali Menyala, Sistem Kelistrikan Sumbar Pulih 100% Pasca Bencana
Pernyataan Endipat kemudian menuai reaksi dari sejumlah tokoh publik dan warganet. Mereka menilai komentar tersebut tidak tepat di tengah situasi krisis. Namun setelah kritik meluas, Endipat menghubungi Ferry Irwandi dan menyampaikan permintaan maaf.
Ferry menyebut dirinya menerima permintaan maaf tersebut dan berharap fokus tetap pada bantuan bagi korban.
Meski demikian, perbincangan soal transparansi bantuan pemerintah dan peran donasi publik terus berlangsung.
Baca juga: MUI, NU, dan Muhammadiyah Desak Pemerintah Tetapkan Bencana Sumatra sebagai Bencana Nasional
Para relawan menekankan bahwa bantuan masyarakat hadir sebagai pelengkap, bukan pengganti tanggung jawab negara dalam penanganan bencana.
Hingga kini, operasi bantuan untuk wilayah terdampak masih terus dilakukan oleh BNPB, TNI, Polri, relawan, serta berbagai lembaga kemanusiaan.mag
Editor : Redaksi
