Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum yang sedang berjalan menyusul penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Penetapan tersebut dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan.
"Proses hukum tersebut berjalan secara independen. Fokus kami di pemerintah kota adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tetap berjalan normal," tegas Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu, 10 Desember 2025.
Farhan memastikan kasus hukum yang sedang ditangani oleh Kejari Kota Bandung ini tidak terkait dengan penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari. Ia menekankan Pemkot Bandung telah dan akan terus memperkuat reformasi birokrasi serta pengawasan internal sebagai bagian dari komitmen meningkatkan integritas tata kelola.
"Kami memahami perkembangan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Namun, saya pastikan layanan pemerintahan berlangsung stabil dan tidak ada gangguan," jelas Farhan.
Baca Juga :
Kejari Tunggu Persetujuan Mendagri untuk Tahan Wakil Wali Kota Bandung
Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ritme kerja organisasi, Farhan telah menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Koordinasi harian dipimpin langsung oleh Sekda guna memastikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing serta menjamin responsivitas pemerintahan.
"Tanggung jawab kami adalah memastikan warga tetap mendapatkan layanan terbaik. Langkah-langkah antisipasi sudah disiapkan agar pelayanan di lapangan tidak terganggu," ungkap Farhan.
Ia memastikan seluruh layanan publik mulai dari kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, hingga layanan dasar lainnya tetap berjalan optimal tanpa hambatan. Farhan juga meminta masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari lembaga yang berwenang.
Wakil Wali Kota Bandung, Erwin. Metrotvnews.com/ Roni Kurniawan
"Saya berharap masyarakat dapat memisahkan antara proses hukum yang berjalan dengan jalannya pemerintahan. Pemkot Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi warga," tandasnya.
Lebih lanjut, Farhan menyatakan Pemkot Bandung terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, serta aparat penegak hukum. Komunikasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan dan memastikan semua langkah yang diambil tetap sesuai dengan koridor hukum dan regulasi.
"Melalui percepatan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan, Pemkot Bandung menegaskan komitmen tidak berkompromi terhadap integritas serta terus membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik," pungkas Farhan.
