Jakarta (ANTARA) - Lembaga riset Prasasti Center for Policy Studies (Prasasti) meminta pemerintah memperkuat mitigasi risiko bencana.
Board of Experts Prasasti Arcandra Tahar menjelaskan pemerintah perlu memperkuat mitigasi, terutama terhadap siklon tropis yang melintasi wilayah utara Indonesia.
“Jika kita melihat data lintasan badai selama 150 tahun, maka Sumatera bagian utara hingga Selat Malaka memang pernah dilintasi tropical storm (siklon tropis, red.). Ini menunjukkan bahwa fenomena seperti ini bukan anomali tunggal, melainkan bagian dari return period (periode ulang, red.) alam. Kejadiannya dapat berulang setiap beberapa puluh tahun,” ujar Arcandra dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah dapat memitigasi risiko bencana sekaligus mendesain ulang bangunan laut dan pantai dengan menganalisis periode ulang siklon tropis secara meteorologi maupun oseanografi.
“Siklon tropis baru-baru ini adalah pengingat bahwa Indonesia perlu memastikan ketangguhan infrastruktur, tata ruang, dan protokol tanggap darurat di semua tingkatan yang menyesuaikan situasi terbaru ini,” katanya.
Selain itu, dia mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor lokal yang dapat memperkuat intensitas kejadian ekstrem, seperti daerah aliran sungai, degradasi hutan, dan konversi lahan.
“Negara-negara yang terbiasa menghadapi badai seperti Jepang, China, dan Filipina, menunjukkan bahwa disiplin tata ruang, konservasi lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan teknologi meteorologi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita mengatakan bahwa siklon tropis yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan Indonesia sudah memasuki era risiko baru.
Walaupun demikian, kata dia, Indonesia sudah memiliki fondasi sistem peringatan dini yang kuat melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa data ilmiah, kebijakan tata ruang, infrastruktur, komunikasi krisis, dan kesiapsiagaan daerah berjalan dalam satu kesatuan,” ujar Nila.
Adapun bencana yang terjadi di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu adalah banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Board of Experts Prasasti Arcandra Tahar menjelaskan pemerintah perlu memperkuat mitigasi, terutama terhadap siklon tropis yang melintasi wilayah utara Indonesia.
“Jika kita melihat data lintasan badai selama 150 tahun, maka Sumatera bagian utara hingga Selat Malaka memang pernah dilintasi tropical storm (siklon tropis, red.). Ini menunjukkan bahwa fenomena seperti ini bukan anomali tunggal, melainkan bagian dari return period (periode ulang, red.) alam. Kejadiannya dapat berulang setiap beberapa puluh tahun,” ujar Arcandra dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Oleh sebab itu, dia mengatakan pemerintah dapat memitigasi risiko bencana sekaligus mendesain ulang bangunan laut dan pantai dengan menganalisis periode ulang siklon tropis secara meteorologi maupun oseanografi.
“Siklon tropis baru-baru ini adalah pengingat bahwa Indonesia perlu memastikan ketangguhan infrastruktur, tata ruang, dan protokol tanggap darurat di semua tingkatan yang menyesuaikan situasi terbaru ini,” katanya.
Selain itu, dia mengingatkan pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor lokal yang dapat memperkuat intensitas kejadian ekstrem, seperti daerah aliran sungai, degradasi hutan, dan konversi lahan.
“Negara-negara yang terbiasa menghadapi badai seperti Jepang, China, dan Filipina, menunjukkan bahwa disiplin tata ruang, konservasi lingkungan, serta kesiapsiagaan masyarakat sama pentingnya dengan teknologi meteorologi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Prasasti Nila Marita mengatakan bahwa siklon tropis yang melanda Sumatera beberapa waktu lalu menunjukkan Indonesia sudah memasuki era risiko baru.
Walaupun demikian, kata dia, Indonesia sudah memiliki fondasi sistem peringatan dini yang kuat melalui Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa data ilmiah, kebijakan tata ruang, infrastruktur, komunikasi krisis, dan kesiapsiagaan daerah berjalan dalam satu kesatuan,” ujar Nila.
Adapun bencana yang terjadi di wilayah Sumatera beberapa waktu lalu adalah banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
