Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan bahwa Indonesia saat ini terus berproses untuk bergabung sebagai anggota penuh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Indonesia telah mengajukan initial memorandum menjadi keanggotaan OECD pada tahun lalu. Saat ini, sambung Airlangga, Indonesia telah memasuki periode tinjauan teknis.
"Minggu ini tim sekretariat OECD, dipimpin oleh Deputy Secretary General sedang melakukan kunjungan dan untuk melihat langsung bagaimana percepatan aksesi Indonesia untuk persiapan tinjauan teknis tersebut," ucap Airlangga saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (11/12).
Dengan keanggotaan Indonesia di OECD, Airlangga berharap hal ini dapat menavigasi ketidakpastian dan kondisi multilateralism serta multipolarism yang ada di global. Selain itu, aksesi Indonesia bergabung ke OECD juga diharapkan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
"Karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Hari ini kami juga menyampaikan dan memperlihatkan kepada OECD bahwa proses yang Indonesia lakukan adalah transparan dan terbuka," tandasnya.
Airlangga menjelaskan, terdapat beberapa bidang kebijakan yang saat ini memasuki peninjauan teknis dengan OECD. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah terkait dengan lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital.
Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 sebagai amandemen dari Keppres Nomor 17 Tahun 2024 mengenai Tim Nasional Aksesi OECD.
Selain itu, sambung Airlangga, pemerintah juga saat ini telah memperbarui platform dalam aksesi OECD dengan membuat platform digital yang disebut INA-OECD yang menjadu wadah koordinasi dan kolaborasi digital bagi Indonesia. (E-3)
