Rektor Universitas Muhammadiyah Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT), Erwin Prasetyo, berjuang agar 246 orang mahasiswanya menikmati program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia bersurat ke Presiden Prabowo Subianto hingga mendatangi Komisi III DPR.
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan program nasional yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang sebelumnya dikenal sebagai Bidikmisi pada masa Presiden SBY.
Dalam program ini, mahasiswa digratiskan biaya kuliahnya hingga mendapatkan uang saku senilai Rp 4,8 juta per semester.
"Mahasiswa kami ada 500an, yang terdaftar akun 300-an, yang belum dapat 246. Mereka kemarin UTS di bulan November mereka belum dipungut biaya. Karena mereka berharap kuota KIP," kata Erwin pada Kamis (11/12).
Program ini bertujuan untuk memberikan beasiswa pendidikan kepada putra-putri bangsa Indonesia yang secara ekonomi tidak mampu untuk melanjutkan studi dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
Menurutnya, problem ini menjadi penting karena mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere tergolong kurang mampu.
Ia menjelaskan, penyaluran KIP Kuliah oleh pemerintah dibagi menjadi dua jalur, yaitu jalur reguler dan jalur usulan masyarakat.
Jalur reguler adalah jalur yang melalui Kementerian Pendidikan langsung ke perguruan tinggi, sedangkan jalur usulan masyarakat banyak diambil bagian oleh aspirasi anggota dewan, ormas, lembaga pemerintahan, BPK, KPK, dan lain-lain.
"Organisasi besar seperti Muhammadiyah, yang memiliki ribuan sekolah dan sekitar 163 perguruan tinggi, seharusnya mendapatkan kuota KIP Kuliah sebanyak 16.000 kuota tahun ini. Namun, hanya mendapatkan total 2.000 kuota, sehingga setiap perguruan tinggi Muhammadiyah hanya mendapatkan 10-20 kuota," urai dia.
Akibatnya, pimpinan perguruan tinggi harus berjuang mencari kuota tambahan di luar. Sangat disayangkan bahwa puluhan ribu kuota KIP Kuliah jalur aspirasi dewan, BPK, KPK, dan lain-lain, diduga didagangkan.
"Dugaan dagang KIP Kuliah ini mencapai Rp 6 juta per orang dan harus dibayar di muka. Ini sangat memberatkan kampus Universitas Muhammadiyah Maumere, yang sedang mencari kuota tambahan KIP untuk 246 mahasiswa baru, karena harus menyiapkan dana sebesar 1,5 miliar rupiah," urainya.
"246 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Maumere yang masuk dalam kategori miskin ekstrem dan tidak mampu, adalah mereka yang telah terdampak erupsi Gunung Lewotobi di Flores selama 3 tahun," tutupnya.
Masalah ini telah disampaikan ke Komisi 3 DPR RI dan juga telah disampaikan secara resmi ke Presiden Prabowo pada tanggal 14 November 2025, untuk mendapatkan perhatian khusus.
