Bekasi: Sekitar 10 ribu unit kendaraan bermotor milik Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, tercatat belum melunasi kewajiban pajak kendaraannya. Data awal ini didapat dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, mengaku telah menerima informasi tersebut. Ia menegaskan data yang dimiliki bukan sekadar kemungkinan, melainkan hasil pendataan awal.
"Itu bukan kemungkinan, tapi sudah dipastikan karena datanya kami sudah ada sebetulnya. Data awal yang kami dapatkan dari kepala Samsat yang ada di Bulak Kapal," kata Tri Adhianto, Kamis, 11 Desember 2025.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi, Solikhin, mengonfirmasi telah menerima data tersebut dari Samsat Kota Bekasi. Namun, ia menekankan bahwa angka 10 ribu unit masih perlu melalui proses verifikasi lebih lanjut.
Baca Juga :
Daftar Provinsi yang Masih Beri Pemutihan Pajak Kendaraan hingga Desember
"Berdasarkan data dari Samsat Kota Bekasi, terdapat 10 ribuan kendaraan bermotor yang belum membayar pajaknya. Akan tetapi, data tersebut belum terverifikasi terhadap kendaraan yang sudah terjual," ujar Solikhin di Bekasi, Kamis, 11 Desember 2025.
Verifikasi diperlukan untuk memastikan apakah kendaraan yang terdata masih aktif dimiliki oleh para pegawai atau sudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain melalui proses jual-beli.
Menanggapi temuan ini, Bapenda Kota Bekasi mengimbau seluruh ASN untuk segera mengambil dua langkah penting. Pertama, melakukan pembaruan data kepemilikan kendaraan jika kendaraan tersebut sudah tidak dimiliki.
Ilustrasi. Foto: Dok Metrotvnews.com
"Apabila kendaraan tersebut sudah bukan menjadi miliknya, agar dilakukan pemblokiran. Dan untuk kendaraan yang masih menjadi miliknya, agar segera membayarkan pajaknya," tegas Solikhin.
Langkah ini penting untuk menjaga keakuratan data dasar kendaraan bermotor di wilayah Kota Bekasi dan memastikan semua kewajiban pajak telah dilunasi. Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat segera menyelesaikan verifikasi data dan memberikan panduan lebih lanjut kepada para ASN yang bersangkutan.
