jakarta.jpnn.com - Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian meminta pemerintah mengungkap aktor intelektual di balik polemik Bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah.
“Pemerintah wajib mengungkap terang benderang aktivitas di bandara IMIP, termasuk seluruh pihak yang terlibat. Celah ini jelas merugikan negara,” ujar Aminullah, Kamis (11/12).
BACA JUGA: Ketum PP GPA Serukan Empati Nasional untuk Korban Bencana Sumatera
Aminullah menjelaskan Indonesia sebagai negara berkembang memang memerlukan investasi asing untuk menggerakkan sektor ekonomi.
“Namun, jangan sampai kedaulatan kita tereduksi atas nama kemudahan investasi,” kata Aminullah.
BACA JUGA: Ketum GPA Apresiasi Respons Sufmi Dasco Ahmad Fasilitasi Rehabilitasi 2 Guru Luwu
Aminullah menilai bandara yang beroperasi dengan penerbangan internasional tanpa prosedur standar berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta Peraturan Dirjen Bea Cukai dan Imigrasi terkait pintu masuk internasional.
Aminullah menyoroti risiko ekonomi. Menurut dia, penerbangan internasional yang luput dari pengawasan negara berpotensi menimbulkan kerugian fiskal berupa hilangnya pungutan pajak dan bea masuk.
BACA JUGA: MK Larang Anggota Polri Duduki Jabatan Sipil, Ketum GPA: Langkah Kontraproduktif
Dia juga menilai penerbangan ilegal berpotensi membuka peluang praktik tidak sah, seperti penyelundupan barang dan arus uang yang tidak tercatat.
“Ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan menyentuh inti kedaulatan negara. Negara wajib hadir di setiap titik strategis, apalagi di fasilitas yang menerima penerbangan internasional,” tegas Aminullah.
Aminullah meminta Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan Imigrasi segera melakukan audit dan investigasi menyeluruh.
Dia menambahkan keterlibatan aparat hukum dan pengawasan yang tegas penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan negara pada masa mendatang.
Aminullah mengingatkan pemerintah bahwa kemudahan investasi tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan aturan.
“Investasi penting, tetapi kedaulatan adalah harga mati. Negara tidak boleh kalah dari kepentingan asing atau kepentingan korporasi,” kata Aminullah. (jos/jpnn)
Redaktur & Reporter : Ragil
