Jombang, tvOnenews.com — Perdebatan mengenai konsesi tambang untuk Nahdlatul Ulama (NU) kembali mengemuka setelah Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengusulkan agar izin tambang yang diberikan pemerintah, dikembalikan saja untuk menghindari kemudaratan. Namun, pendapat itu tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan Putra Pendiri NU, KH Hasib Wahab Hasbullah (Gus Hasib).
Putra almaghfurlah KH Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU itu, menilai konsesi tambang justru merupakan bentuk apresiasi negara kepada NU atas kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa.“Menurut saya, konsesi tambang ini tidak perlu dikembalikan. Ini hadiah negara untuk NU agar bisa memiliki kekuatan ekonomi,” kata Gus Hasib saat ditemui di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Kamis (11/12).
Gus Hasib menegaskan, konsesi tambang seharusnya menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi jam’iyah NU. Namun, ia mengingatkan agar pengelolaannya dilakukan secara profesional dan terbuka.
“Yang penting pengelolaannya harus amanah dan transparan. Bentuk satgas khusus dari unsur Tanfidziyah, Syuriyah, dan Badan Perekonomian NU. Tujuh atau sembilan orang cukup, yang benar-benar paham dan bisa dipercaya,” ujarnya.
Salah satu pengasuh Asrama Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas menyadari bahwa keberadaan konsesi tambang sempat memicu gesekan internal di tubuh PBNU. Namun, persoalan itu menurutnya bisa diselesaikan apabila tata kelola diperbaiki dan dijalankan secara serius.
“Memang ada kisruh. Rezeki besar itu bisa jadi nikmat, bisa juga jadi laknat. Maka kita harus ambil jalan rahmatnya, yaitu dengan pengelolaan yang benar dan transparan,” tegasnya.
Sebelumnya, KH Said Aqil Siroj menyerukan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah. Pandangan itu disampaikan usai dirinya bersilaturahmi dengan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan para kiai sepuh di Pondok Pesantren Tebuireng, Sabtu (6/12).
Kiai Said menilai dinamika yang muncul akhir-akhir ini memperlihatkan bahwa konsesi tersebut membawa lebih banyak madharat, terutama karena memicu konflik internal yang melebar hingga ke ruang publik.
“Saya menghormati inisiatif pemerintah. Itu bentuk penghargaan yang baik. Tetapi melihat perkembangan terakhir, konflik semakin meluas dan membawa madharat yang lebih besar daripada manfaatnya. Jalan terbaik adalah mengembalikannya kepada pemerintah,” terang Kiai Said. (roi/far)
