Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa policy brief bukan sekadar dokumen akademik, melainkan peta jalan kebijakan yang harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata dan berkelanjutan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam Seminar Policy Brief dan Pameran Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta pada Senin, 8 Desember 2025.
Yusril menekankan perlunya implementasi konkret dari gagasan-gagasan dalam policy brief agar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
"Kita membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami masalah, tetapi mampu memastikan rekomendasi kebijakan berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat," ungkapnya.
Pentingnya Kepemimpinan Inovatif dan Sinkronisasi KebijakanDalam sambutannya, Yusril menyampaikan apresiasi terhadap pendekatan analitis yang digunakan peserta PKN dalam menyusun policy brief.
Namun, ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi, koordinasi lintas sektor, serta keberlanjutan proyek perubahan untuk membangun birokrasi yang responsif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
Ia menegaskan bahwa Kemenko Kumham Imipas siap mendukung berbagai inisiatif inovatif yang sesuai dengan agenda nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas ASN LAN, Tri Widodo, menegaskan pentingnya inovasi kepemimpinan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern.
"Aparatur hari ini harus adaptif, mampu melakukan terobosan, dan memiliki keberanian mengambil keputusan berbasis data dan analisis kebijakan," ia mengungkapkan.
Tri Widodo menilai bahwa policy brief yang disusun oleh peserta merupakan modal penting dalam mendorong daya saing birokrasi ke depan.
Gagasan Strategis Peserta dan Dukungan MultipihakAcara ini dihadiri oleh pemangku kepentingan dari berbagai kementerian dan lembaga.
Dalam sesi pemaparan, perwakilan peserta PKN Tingkat I Angkatan LXV menyampaikan gagasan strategis sebagai solusi konkret terhadap isu-isu aktual pemerintahan.
Topik yang diangkat mencakup transformasi digital layanan publik, peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor, hingga penguatan integritas lembaga.
Seluruh gagasan disampaikan secara komprehensif dan mendapatkan perhatian besar dari para undangan yang hadir.
Pameran Proyek Perubahan turut menampilkan prototipe, sistem, dan rancangan kebijakan yang telah diuji penerapannya.
Para peserta juga berinteraksi langsung dengan pejabat kementerian/lembaga, praktisi kebijakan, dan tenaga ahli.
Diskusi yang berlangsung bertujuan memperkaya perspektif serta memperkuat peluang implementasi proyek ke depan.
LAN menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan pemimpin strategis yang mampu mendorong inovasi kebijakan dalam birokrasi Indonesia.
Kegiatan ini diharapkan menjadi katalis percepatan reformasi birokrasi sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di era transformasi digital.
