Presiden Prabowo Bakal Bahas Percepatan Pembangunan Papua, Kepala Daerah Dilibatkan

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto bakal membahas mandat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua bersama kementerian dan lembaga terkait dalam waktu dekat. Para kepala daerah di Papua juga dilibatkan untuk harmonisasi program yang berfokus di sejumlah bidang.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan, Presiden akan melakukan harmonisasi bersama kementerian dan lembaga di pusat bersama pemerintahan daerah yang terdiri dari enam provinsi dan 42 kabupaten kota. Arahan Presiden ini berkaitan dengan mandat untuk percepatan pembangunan sesuai dengan tujuan terbentuknya komite.

“Saya mendapat informasi dari Pak Seskab (Sekretaris Kabinet), Bapak Teddy Wijaya, minggu depan ada rencana presiden mengumpulkan komite dengan seluruh kepala daerah, serta para Menko (Menteri Koordinator) dan kementerian, termasuk Kapolri dan Panglima TNI,” ujarnya usai rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Kantor Kemendagri, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Komite Percepatan Pembangunan Papua berada langsung di bawah Presiden dan dilantik pada 8 Oktober 2025. Komite yang diketuai Velix Vernando Wanggai ini berdampingan dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang diketuai Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Sektor infrastruktur menjadi perhatian khusus, terutama terkait pendukung konektivitas wilayah. Infrastruktur konektif adalah tulang punggung di enam provinsi (di Papua) ini.

“Komite ini nanti bekerja setelah menerima mandat. Meskipun sudah dilantik, ya, tapi, kan, belum ada arahan di sana. Saya kira nanti beliau (Presiden) akan memberikan arahan kira-kira apa yang harus dikerjakan komite ini, mandat yang diberikan dan percepatan pembangunan,” kata Tito.

Sebagai salah satu anggota pengarah, Tito juga menyatakan komite ini akan bekerja sama dengan DPD, terutama yang berkaitan dengan masalah di Daerah Pemilihan (Dapil) Papua. Pembahasan terkait percepatan pembangunan beserta prioritasnya ini menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan Kamis ini.

Rapat yang berlangsung tertutup ini dihadiri Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Ketua Komite I DPD Andi Sofyan Hasdam. Menurut Tito, pembahasan kali ini juga berkaitan dengan isu-isu sensitif terkait pembangunan bagi orang asli Papua dan sebagainya.

Sejumlah aspek yang dekat dengan publik menjadi sorotan. Tito memaparkan, fokus dari pembangunan Papua ini meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga penyelesaian masalah-masalah sosial. 

“Bantuan sosial kepada yang kurang mampu. Kemudian, masalah keamanan-ketertiban yang ada di sana. Ini yang kami fokus, dan instrumen pemerintah telah dibentuk melalui Komite Percepatan Pembangunan Papua,” paparnya.

Ketua Komite I DPD Andi Sofyan mengapresiasi Mendagri yang telah membahas permasalahan Papua. Selain itu juga isu lain terkait dana Transfer Ke Daerah (TKD), usulan Daerah Otonom Baru (DOB), hingga terkait batas wilayah.

“Kami membahas dengan sangat baik banyak permasalahan di daerah. Papua ini lebih khusus lagi. Masalah asli Papua juga sudah dijelaskan panjang lebar oleh beliau,” ujar Andi.

Akselerasi pembangunan Papua juga sempat disinggung Wakil Presiden Gibran. Bulan lalu di Manokwari, dia memimpin rapat BP3OK di Bandara Rendani dan Gedung Keuangan Negara di kabupaten tersebut.

Selain Gibran anggota badan, Rapat ini juga dihadiri Wamendagri Ribka Haluk dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Velix Vernando Wanggai. Usai rapat tersebut, Velix menyatakan pihaknya dan Wapres Gibran akan membentuk tim kecil untuk membahas koordinasi di antara kedua belah pihak. 

“Jadi dari rapat besar ini ada satu pemahaman bersama tentang arah besar pembangunan Tanah Papua ke depan. Intinya, kami ingin ada kebijakan yang rasa Papua,” kata Velix (Kompas.id, 5 November 2025).

Langkah-langkah pembangunan di Papua ini, lanjut Velix, tengah dia susun menjadi  dokumen Rencana Aksi Percepatan Pembangunan 2025-2030. Dia mengatakan, sektor infrastruktur menjadi perhatian khusus, terutama terkait pendukung konektivitas wilayah.

Menurut Velix, aspek itu dinilai turut membantu pertumbuhan ekonomi daerah yang selama ini terkendala akses penghubung. “Infrastruktur konektif adalah tulang punggung di enam provinsi ini,” katanya.