jpnn.com, JAKARTA - Polemik yang menyebut anggota DPR Fraksi Golkar, Kombes (purn) Maruli Siahaan, pro terhadap perusahaan Toba Pulp Lestari (TPL) mendapat bantahan keras dari berbagai pihak termasuk dari kalangan pengamat kebijakan publik.
Analis kebijakan publik dan politik nasional, Nasky Putra Tandjung menilai tudingan negatif, penggiringan opini liar, dan framing sesat di berbagai platform media sosial yang menuding Maruli pro PT TPL oleh sekelompok pihak yang bertanggung jawab.
BACA JUGA: Fraksi PDIP Akan Perjuangkan Aduan Warga Terkait PT TPL dan PT Gruti
"Tudingan itu tidak berdasar, tidak objektif, dan tidak konstruktif dalam menilai pernyataan Maruli Siahaan secara utuh dan menyeluruh didalam rapat dengar pendapat (RDP) Direktorat Jenderal (Ditjen) Penguatan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) dan PT. TPL pada Rabu (26/11). Narasi itu sarat tendensi politik dan berpotensi memecah belah persatuan nasional," kata Nasky dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan Kamis (11/12).
Dia menyebut narasi yang disampaikan sejumlah pihak tersebut sangat menyesatkan akal sehat publik dan tidak sesuai fakta dan data.
BACA JUGA: TPL Raih Piagam Penghargaan Industri Hijau 2025 dari Kemenperin
"Masyarakat jangan mudah percaya terhadap penggiringan opini liar dan data yang tidak diverifikasi kebenarannya,” sambungnya.
Alumnus Indef School of Political Economy Jakarta itu menegaskan tudingan yang diarahkan kepada Maruli Siahaan tidak memiliki dasar fakta maupun data autentik karena hanya berangkat dari asumsi dan potongan video yang diplintir.
BACA JUGA: Martin Manurung Anggap Wajar Pernyataan Ephorus HKBP soal Operasional PT TPL
"Sebagai bagian dari masyarakat sipil (civil society), kami sangat keberatan jika Maruli Siahaan disebut pro TPL. Beliau sangat pro rakyat, bukan pro perusahaan mana pun," tegasnya.
Menurut Nasky, klaim tersebut tidak masuk akal secara logika maupun fakta. Dia menyebut narasi itu menjurus kepada fitnah keji dan provokasi sesat.
Oleh karena itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat fokus pada penanganan bencana dan membantu pemulihan para korban di wilayah Sumatra termasuk Sumut.
Lebih lanjut, Nasky menegaskan bahwa setiap tuduhan dalam negara hukum harus dibuktikan, bukan dimanipulasi melalui framing di media sosial.
Dia menyebut taktik semacam itu bukan hal baru. Dalam praktik global, dikenal istilah decapitation strategy, yaitu serangan terhadap tokoh-tokoh kunci yang menjadi fondasi kekuatan politik atau kebijakan.
“Jika menggunakan pendekatan public choice theory, serangan seperti ini bukan peristiwa netral. Ada aktor-aktor yang sedang berupaya menggeser peta kekuasaan dengan menyerang figur kunci dalam sistem,” jelasnya.
Nasky menjelaskan bahwa Maruli Siahaan justru menjadi penengah antara pihak PT. TPL dan masyarakat dalam mencari win-win solution untuk kebaikan dan keberlanjutan masyarakat.
Dia menyebut jika pertemuan tersebut disimak secara utuh, posisi Maruli sangat tegas karena menempatkan proses hukum dan kebenaran sebagai landasan utama dalam menyikapi konflik yang terjadi.
Dalam forum resmi itu, Maruli menegaskan bahwa arah sikapnya tidak pernah berkaitan dengan keberpihakan kepada perusahaan.
“Yang dia pegang adalah proses hukum. Kalau hukum dijalankan secara adil, hasilnya akan baik bagi semua pihak," ujar dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mobil & Motor Wajib Asuransi TPL Mulai 2025, Begini Persiapan JRP Insurance
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
