JAKARTA, DISWAY.ID – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa sejumlah sektor industri strategis—terutama baja serta tekstil dan produk tekstil (TPT)—masih dibayangi persoalan impor ilegal yang memengaruhi daya saing pelaku usaha di dalam negeri.
Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie mengatakan isu impor menjadi keluhan utama para anggota, khususnya di sektor baja.
“Banyak anggota kami menyampaikan agar impor diperhatikan. Kalau legal, ya oke. Tapi kalau ilegal bagaimana? Untuk yang legal pun perlu dilihat kemampuan dari dalam negeri,” ujarnya, Jumat (12/12).
BACA JUGA:Tegas! Menkeu Purbaya Larang Bea Cukai Salurkan Balpress Sitaan untuk Korban Banjir Sumatera
Anindya menjelaskan bahwa struktur pengupahan dan aspek lingkungan juga menjadi bahan evaluasi. Daya saing industri TPT dinilai mengalami penurunan, meski potensinya masih besar.
“Disampaikan bahwa TPT ini bukan industri senja, tetapi bisa direvitalisasi. Ujung-ujungnya fokus Kadin adalah daya saing. Tanpa daya saing, kita tidak bisa meningkatkan investasi dan ekspor,” kata Anindya.
Kadin juga mengapresiasi rencana Menteri Keuangan Purbaya yang berkomitmen memperkuat konsistensi regulasi di kawasan pelabuhan—pusat pengawasan impor yang selama ini memengaruhi kinerja sektor baja, alas kaki, dan TPT.
Menurut Anindya, pembahasan mengenai pembentukan task force deregulasi dan task force insentif merupakan sinyal positif untuk memperbaiki iklim usaha di tiga sektor tersebut.
BACA JUGA:DKI Kirim 15 Ton Pangan Murah ke Kepulauan Seribu Jelang Nataru 2025-2026
“Ini adalah cikal bakal yang dibicarakan Pak Menkeu, yaitu satgas deregulasi dan satgas insentif. Kami juga menyampaikan beberapa masukan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelaku industri dari sektor baja, alas kaki, hingga TPT menyambut baik inisiatif tersebut. “Mungkin 1–2 minggu lagi kami akan hadir lagi dengan sektor-sektor lainnya,” tambahnya.
