Liputan6.com, Jakarta - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mendorong inovasi daerah melalui optimalisasi Repositori Ilmiah Nasional (RIN).
Sekretaris BSKDN Noudy R.P Tendean mengatakan penguatan tata kelola pengetahuan merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini.
Advertisement
Dia menyebut kompleksitas kebijakan publik membutuhkan dukungan basis pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
Melalui optimalisasi RIN, Noudy berharap praktik baik, hasil riset, hingga kajian kebijakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
"Pengetahuan yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk mendukung kualitas kajian yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat," ujar Noudy saat membuka Workshop Pengelolaan Pengetahuan Pemerintahan Melalui RIN di Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat (12/12).
Dirinya juga menekankan, pengelolaan pengetahuan yang baik bukan hanya memastikan keberlanjutan proses kerja, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
"Tahun 2026, kita harus semakin bersinergi lagi terkait pemanfaatan data, berbagi pakai data, sehingga kajian-kajian di pusat kita (BSKDN) semakin berkualitas dan bermanfaat bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih baik," ujarnya.

