Pemprov Sumsel menetapkan status siaga darurat banjir dan longsor yang berlaku sejak 4 Desember 2025 hingga Maret 2026, sebuah langkah yang menandai penerapan koordinasi lintasinstansi secara lebih intensif dalam empat bulan ke depan.
Keputusan itu diambil setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan curah hujan ekstrem akan mendominasi periode Desember—Maret. Kepala Pelaksana BPBD Sumsel, M. Iqbal Alisyahbana menegaskan bahwa provinsi tidak ingin mengulang kekacauan penanganan bencana tahun-tahun sebelumnya yang kerap terkendala koordinasi dan kelangkapan peralatan.
“Status di tingkat provinsi ini membuat seluruh perangkat dapat bergerak lebih cepat dan terkoordinasi. Semua jalur komunikasi darurat sudah kami aktifkan,” ujar Iqbal, Jumat (12/12/2025).
Menariknya, eskalasi status di tingkat provinsi sebenarnya sudah memenuhi syarat sejak dua kabupaten menetapkan siaga darurat. Namun faktanya, lima daerah melangkah lebih dulu, yaitu Kota Pagar Alam, Prabumulih, Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ulu. Langkah ini dinilai menjadi alarm awal bagi wilayah lain yang memiliki risiko serupa.
Iqbal menegaskan bahwa kondisi geografis Sumsel bukan hanya soal dataran rendah yang sering tergenang, tetapi juga soal wilayah perbukitan dengan konstruksi rentan longsor.
“Daerah-daerah yang dilewati aliran sungai seperti Musi Rawas, OKU Selatan, dan OKU Timur perlu siaga lebih awal,” katanya.
Meski demikian, BPBD tetap berharap musim penghujan kali ini tidak memberikan dampak besar seperti yang pernah melanda wilayah Sumsel pada tahun-tahun sebelumnya. Namun persiapan tetap dilakukan tanpa kompromi yakni mulai dari pengecekan alat berat, posko siaga terpadu, hingga penempatan personel di wilayah rawan.
