Gresik (beritajatim.com) – Masalah kekurangan kantong parkir kembali menjadi sorotan di berbagai kota besar di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Gresik. Sebagai daerah kawasan industri dan tujuan investasi, lalu-lalang kendaraan bertonase besar mengalami lonjakan. Kondisi ini tak sebanding dengan kapasitas parkir yang tersedia.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Gresik, Khusaini mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengatasi persoalan kemacetan dengan menerapkan jam operasional kendaraan bertonase besar di wilayah Gresik.
“Kami baru memiliki satu kantong parkir di wilayah utara. Tepatnya di Desa Ngawen, Kecamatan Sidayu,” katanya, Jumat (12/12/2025).
Khusaini menambahkan, rencananya tahun depan pihaknya akan menambah lagi satu kantong parkir guna mengurai kemacetan mengingat satu tempat yang tersedia belum mampu mengatasi persoalan macet.
“Kita masih mencari lokasi yang strategis, lokasi yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kantong parkir. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kantong parkir baru selain yang ada di Ngawen, Kecamatan Sidayu, Gresik,” imbuhnya.
Sementara itu, secara terpisah Wakil Ketua III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi menuturkan, dirinya mengapresiasi terkait kebutuhan lahan parkir dan penerapan larangan jam operasional untuk kendaraan bertonase besar.
“Kalau sudah ada tambahan kantong parkir lagi, orang tua yang mengantarkan anak ke sekolah atau berangkat kerja tidak lagi terhambat kendaraan besar seperti dump truck. Ini sangat membantu,” tuturnya.
Politisi dari Partai PKB ini menyatakan masih banyak truk yang melanggar aturan pada sore hari. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya kantong parkir yang memadai di wilayah Gresik Selatan, sehingga kendaraan besar tetap berjalan dan menimbulkan potensi kemacetan.
“Wilayah Gresik Selatan memang butuh tempat parkir. Dulu sebenarnya sudah ada beberapa tawaran lokasi di Wringinanom atau Legundi. Jika tidak diberi lahan parkir, mereka akan terus protes dan biasanya berhenti di dekat akses tol Cerme, Kedamean, hingga Mengganti,” urainya.
Komisinya mendorong pemerintah daerah mencarikan lahan parkir, bisa dengan sewa, kerja sama, atau skema lainnya. “Kami siap mendukung karena ini penting untuk mendukung kebijakan jam operasional dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas,” tutupnya. [dny/kun]
