jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebutkan perlu pengkajian secara matang ketika berencana memasukkan ketentuan koalisi permanen dalam Undang-Undang Pemilu.
"Menurut saya, harus hati-hati kemudian memasukkan itu secara formal," kata Doli menjawab awak media seperti dikutip Jumat (12/12).
BACA JUGA: Usulan Koalisi Permanen Dianggap Mengikat Presiden untuk Kepentingan Partai
Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan komunikasi antarpartai menjadi tak fleksibel ketika koalisi permanen terbentuk.
Sebab, kata Doli, koalisi biasanya terbentuk sebelum pelaksanaan pemilu. Setelah kontestasi, partai masih perlu berkomunikasi dengan kubu seberang.
BACA JUGA: Usul Koalisi Permanen Dianggap Menguntungkan Elite dan Partai
"Itu nanti bisa mengarah kepada terjadi kekakuan politik, tidak adanya kelenturan di dalam menyusun visi dan program bersama itu," ujarnya.
Toh, kata anggota Baleg DPR RI itu, Indonesia selama ini tidak pernah menerapkan koalisi permanen, karena kerja sama politik biasanya temporer.
BACA JUGA: Kecam Cak Imin, Rizki Golkar Sebut Koalisi Permanen Cegah Manuver Pembuat Gaduh
Doli mengatakan dinamisnya perpolitikan di Indonesia yang membuat koalisi tidak pernah permanan, melainkan temporer.
"Partai politik itu juga tentu akan mengikuti perkembangan tentang cara memulai visi, misi, cara program yang harus dia sampaikan kepada publik dalam perode tertentu," kata dia.
Toh, kata Doli, penerapan koalisi permanen membuat keterlibatan pihak lain berperan di pemerintah menjadi terbatas.
"Jadi takutnya nanti kalau dikunci di dalam koalisi permanen, ya, nanti tidak ada keleluasaan untuk menyusun visi yang lebih luas, karena keterikatan satu sama lain antara kepentingan politik," kata dia.
Sebelumnya, Ketum Golkar Bahlil Lahadalia menganggap penting pembentukan koalisi permanen demi menjaga stabilitas pemerintahan Prabowo.
Hal demikian dikatakan Bahlil saat puncak peringatan HUT ke-61 Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat kemarin.
"Kalau perlu dibuatkan koalisi permanen. Jangan koalisi on-off, jangan koalisi in-out, jangan koalisi di sana senang, di sini senang, dimana-mana hatiku senang,” ujarnya.
Menteri ESDM itu menekankan solidaritas antarpartai pemerintah menjadi penting dalam menghadapi tantangan ke depan.
"Kalau mau menderita, menderita bareng-bareng. Kalau mau senang, senang bareng-bareng,” kata Bahlil.
Belakangan, ide Bahlil menuai dukungan dari Waketum PAN Viva Yoga Mauladi agar koalisi permanen masuk pembahasan di RUU Pemilu.
"Jika koalisi permanen menjadi keputusan politik seluruh partai, harus masuk di pasal di UU Pemilu," ujar Viva Yoga, Sabtu (6/12). (ast/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Aristo Setiawan
