Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) menilai pemulihan ekonomi warga terdampak bencana di Sumatera Barat melalui program padat karya dan dukungan modal mikro perlu segera dilakukan.
"Ini termasuk kompensasi bagi petani yang kehilangan masa tanam melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau mekanisme pascabencana lainnya," ungkap anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan pemantauan langsung pelayanan publik pascabencana banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat, Jumat, seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Sementara untuk warga yang harus direlokasi, kata dia, diperlukan pendampingan menyeluruh mencakup dukungan administrasi, kepastian lokasi hunian baru, dan bantuan sosial selama masa transisi.
Di Kota Padang, ia menyampaikan dua irigasi utama, yakni Gunung Nago dan Koto Tuo, mengalami kerusakan akibat perubahan arus sungai yang menghantam bendung, saluran primer, serta jembatan besi di Lambung Bukit.
Dari total 4.358 hektare lahan sawah yang bergantung pada dua irigasi tersebut, sekitar 3.156 hektare terancam gagal tanam karena suplai air terputus.
Selain itu, sambung dia, 176 hektare sawah di Kuranji dan Batu Busuk tertimbun material sehingga tidak dapat ditanami.
Disebutkan bahwa kondisi tersebut merupakan kerusakan prasarana vital yang seharusnya masuk prioritas pemulihan darurat sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
"Penanganan irigasi Gunung Nago dan Koto Tuo turut menjadi prioritas mengingat dampaknya terhadap ribuan hektare sawah," tuturnya.
Yeka menjelaskan seluruh saran yang diberikan ORI dirumuskan dengan mempertimbangkan kapasitas pemerintah daerah, urgensi kebutuhan masyarakat, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ombudsman RI menyampaikannya dalam semangat kolaboratif untuk memperkuat kehadiran negara dan memastikan bahwa pemulihan Sumatera Barat dapat berlangsung lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dirasakan oleh seluruh warga terdampak.
Adapun di Sumatera Barat, Ombudsman RI melakukan pemantauan tiga lokasi terdampak, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang.
Melalui pemantauan tersebut, dia berharap dapat turut memperkuat langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kebencanaan.
"Yang terpenting setiap warga negara terdampak dapat merasakan bahwa negara hadir, peduli, dan bergerak cepat di saat mereka sedang menghadapi masa sulit," kata Yeka.
Baca juga: Cek pengungsi di Bener Meriah Aceh, Prabowo: Bapak Ibu tidak sendiri
Baca juga: Mentan kembali kirim bantuan bencana Sumatera tahap 2 via kapal perang
"Ini termasuk kompensasi bagi petani yang kehilangan masa tanam melalui skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau mekanisme pascabencana lainnya," ungkap anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika usai melakukan pemantauan langsung pelayanan publik pascabencana banjir bandang di Provinsi Sumatera Barat, Jumat, seperti dikonfirmasi di Jakarta.
Sementara untuk warga yang harus direlokasi, kata dia, diperlukan pendampingan menyeluruh mencakup dukungan administrasi, kepastian lokasi hunian baru, dan bantuan sosial selama masa transisi.
Di Kota Padang, ia menyampaikan dua irigasi utama, yakni Gunung Nago dan Koto Tuo, mengalami kerusakan akibat perubahan arus sungai yang menghantam bendung, saluran primer, serta jembatan besi di Lambung Bukit.
Dari total 4.358 hektare lahan sawah yang bergantung pada dua irigasi tersebut, sekitar 3.156 hektare terancam gagal tanam karena suplai air terputus.
Selain itu, sambung dia, 176 hektare sawah di Kuranji dan Batu Busuk tertimbun material sehingga tidak dapat ditanami.
Disebutkan bahwa kondisi tersebut merupakan kerusakan prasarana vital yang seharusnya masuk prioritas pemulihan darurat sesuai Pasal 21 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
"Penanganan irigasi Gunung Nago dan Koto Tuo turut menjadi prioritas mengingat dampaknya terhadap ribuan hektare sawah," tuturnya.
Yeka menjelaskan seluruh saran yang diberikan ORI dirumuskan dengan mempertimbangkan kapasitas pemerintah daerah, urgensi kebutuhan masyarakat, dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Ombudsman RI menyampaikannya dalam semangat kolaboratif untuk memperkuat kehadiran negara dan memastikan bahwa pemulihan Sumatera Barat dapat berlangsung lebih cepat, lebih terukur, dan lebih dirasakan oleh seluruh warga terdampak.
Adapun di Sumatera Barat, Ombudsman RI melakukan pemantauan tiga lokasi terdampak, yakni Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang.
Melalui pemantauan tersebut, dia berharap dapat turut memperkuat langkah pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kebencanaan.
"Yang terpenting setiap warga negara terdampak dapat merasakan bahwa negara hadir, peduli, dan bergerak cepat di saat mereka sedang menghadapi masa sulit," kata Yeka.
Baca juga: Cek pengungsi di Bener Meriah Aceh, Prabowo: Bapak Ibu tidak sendiri
Baca juga: Mentan kembali kirim bantuan bencana Sumatera tahap 2 via kapal perang
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5384516/original/037561700_1760785578-Adam_Wharton_2.jpg)
