Produk perikanan Indonesia sepanjang tahun 2025 diterima di 147 negara dari 193 negara anggota PBB. Data ini diungkapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Jumlah ini meningkat lima persen dari tahun 2024 yang mencapai 140 negara.
Menurut Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini, pemerintah gencar melakukan sertifikasi terhadap unit pengolahan ikan. Total yang sudah dilakukan sertifikasi mencapai 1.104 unit.
"Kami sudah melaksanakan tugas-tugas yang ujungnya keberterimaan hasil perikanan kita di negara tujuan ekspor. Kita bisa tembus di 147 negara di tahun 2025," ujar Ishartini, dikutip dari Antara, Sabtu (13/12).
Badan Mutu KKP juga melakukan monitoring mutu hasil perikanan di beberapa kabupaten/kota, di mana sudah ada 25 kabupaten/kota sesuai dengan target.
"Kita juga menerbitkan sertifikasi untuk Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) untuk produk perikanan. Dari target 3.000 sertifikat, kita sudah selesaikan 2.986 sertifikat. Sedikit lagi kita bisa sesuai target," kata Ishartini.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menekankan kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi hingga produk sampai ke tangan konsumen.
Hal ini perlu dilakukan untuk melindungi sumber daya hayati ikan agar tetap sehat, bermutu, dan bebas mikroplastik. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen menjaga keberterimaan ekspor komoditas kelautan dan perikanan.
Badan Mutu KKP berperan untuk melindungi konsumen di dalam negeri sekaligus mengangkat martabat produk perikanan Indonesia di kancah dunia.
