FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Islah Bahrawi, kembali blak-blakan terkait polemik yang terus bergejolak di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Teranyar, ia menyinggung dugaan keterlibatan kepentingan uang dalam konflik yang dinilainya sengaja dipelihara dari dalam.
Islah mempertanyakan besarnya dana yang diduga mengalir kepada sejumlah oknum yang mengatasnamakan tokoh agama, namun justru berperan memperkeruh suasana organisasi.
“Saya penasaran, berapa uang yang telah diterima oleh gus dan kyai abal-abal dari pengusaha tambang ya?,” ujar Islah di X @islah_bahrawi (13/12/2025).
Dikatakan Islah, konflik internal NU tidak berdiri sendiri, melainkan diduga dipicu oleh kepentingan ekonomi yang melibatkan pihak-pihak tertentu.
Ia menyayangkan sikap sebagian oknum yang dinilainya rela mengorbankan persatuan organisasi demi keuntungan pribadi.
“Sampai mereka rela jadi begundal memecah belah NU dari dalam?,” lanjutnya.
Islah bilang, jika benar ada aliran dana dalam jumlah besar, hal tersebut menjadi penjelasan mengapa konflik internal terus diproduksi dan dipertahankan.
Ia menyebut, uang yang terlibat bukan dalam skala kecil. Dengan nada satir, Islah menyindir besarnya dugaan aliran dana tersebut.
“Yang jelas uangnya banyak. Tidak akan muat jika disembunyikan di dalam peci atau sorban,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam NU Sulsel), Abdul Karim, menyinggung penunjukan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PBNU yang kemudian menjadi sorotan karena kasus hukum.
“Masalah berlanjut saat penunjukkan Mardani Maming sebagai Bendahara Umum PB NU periode 2022-2027. Kehadiran mantan Bupati Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan itu di tubuh NU mengundang tanya besar dikalangan Nahdiyyien,” imbuhnya.
Maming dianggap titipan khusus, terlebih saat kemudian ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“Pada lapis bawah NU, kasus Mardani Maming dianggap menodai kesucian NU. Namun sebagian warga NU justeru menangkis pendapat itu,” terangnya.
Abdul Karim blak-blakan mempertanyakan keputusan PBNU dalam penunjukan tersebut.
“Dikabarkan media massa, pertanyaannya, mengapa PB NU menunjuk Maming sebagai Bendum bila tahu hikayat perkara hukum yang menderanya?,” timpalnya.
Tidak berhenti di situ, Abdul Karim juga mengulas pengangkatan Erick Thohir sebagai Ketua Lakpesdam PBNU yang menurutnya mengagetkan banyak pihak.
“Erik Tohir memang pernah direkrut kilat menjadi kader Ansor, tetapi ia sama sekali dianggap tak pernah diketahui punya tradisi ke NU an terutama tradisi kesantrian,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa NU adalah ormas yang sangat menjunjung tradisi, sementara Lakpesdam memiliki fungsi strategis dalam kaderisasi dan gagasan keagamaan.
Abdul Karim juga menyinggung pencopotan KH. Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim pada akhir 2023 yang diduga sarat kepentingan politik.
Kata Abdul Karim, perjalanan PBNU belakangan ini semakin sulit didefinisikan sebagai gerakan moral.
“Diusia 101 tahun ini, NU seolah dikelola dengan pragmatis. Metode pengelolaan seperti ini hanya menyuramkan masa depan NU. Sebab NU menciptakan ranjau politik bagi dirinya sendiri,” timpalnya.
Abdul Karim menyebut instruksi-instruksi PBNU belakangan ini cenderung bersifat menekan.
“Di sisi lain, instruksi-instruksi dan pernyataan elit PB NU terasa seram bagi jamaahnya dilapis bawah. Seram, sebab seruan-seruan itu bersifat instruksional,” tandasnya.
(Muhsin/fajar)
