BGN Imbau SPPG Tidak Memakai Makanan Buatan Pabrik

PROBOLINGGO, DISWAY.ID-- Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) dihimbau tidak memakai makanan buatan pabrik. 

Sebab, menurut Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) nomor 115 tahun 2025, disebutkan bahwa Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri.

BACA JUGA:Raih Superbrands Indonesia’s Choice 2025, BODIMAX Tegaskan Posisi Pemimpin Inovasi Home Fitness

BACA JUGA:Catat Jadwal Libur Akhir Tahun 2025 Bagi ASN dan Pegawai Swasta

Dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUM Desa.

“Jangan lagi pakai biskuit, roti dari perusahaan besar. Semua makanan harus diproduksi warga sekitar dapur, baik itu UMKM, maupun oleh ibu-ibu PKK,” kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang dalam pengarahannya di acara Sosialisasi dan Penguatan Tata Kelola Makan Bergizi Gratis Serta Pengawasan dan Pemantauan SPPG di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Jumat, 13 Desember 2025.

BACA JUGA:Program TJSL Bank Mandiri Jangkau 5.000 Anak Lewat Khitanan Massal Nasional

BACA JUGA:LPDB Koperasi Siap Kawal Ekosistem Usaha Muda Lewat Gerai Kopdes Merah Putih

Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Kementerian/Lembaga untuk Pelaksanaan Program MBG itu mencontohkan kerja sama bagus di Depok, Jawa Barat. 

Di sana, roti dibuat oleh ibu-ibu orang tua siswa sekolah. Mereka juga membuat bakso rumahan, nugget homemade, rolade homemade, dan sebagainya. 

Semua memang harus memiliki izin PIRT (Produksi Pangan Industri Rumah Tangga).

PIRT adalah izin edar bagi produk makanan atau minuman olahan yang diproduksi industri rumah tangga atau UMKM. 

BACA JUGA:Aksi Solidaritas Kemanusiaan, Bimas Islam dan UIN Jakarta Himpun Donasi Rp2,8 Miliar Peduli Aceh dan Sumatera

BACA JUGA:Febriana/Meilysa ke Final, Tantang Lagi

PIRT diterbitkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atas rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).