Pemerintah Bergerak Cepat Pulihkan Sumatra

Jakarta: Pemerintah telah bergerak cepat melakukan pemulihan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang tiga provinsi di Sumatra yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November 2025. 

Sejak kejadian, pemerintah lintas kementerian berupaya keras untuk mengembalikan infrastruktur yang terputus dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dan berfokus pada memulihkan akses jalan dan komunikasi. Hal ini dilakukan demi para korban bisa kembali terhubung dengan sanak keluarganya dan bisa mendapatkan bantuan serta informasi situasi terkini.

Dalam keadaan darurat ini, Kementerian Komunikasi dan Digital memfokuskan pada percepatan pemulihan koneksi telekomunikasi dan internet. Dalam waktu 24 jam, sebanyak 707 menara telah kembali beroperasi normal, dari sebelumnya 2.463 menara yang mengalami gangguan pada Jumat (28/11) pukul 07.00 WIB.

Gerak cepat juga langsung dilakukan pada Minggu (30/11), di mana Tim BAKTI Komdigi bersama BNPB, Tim SAR, dan TNI telah melakukan mobilisasi perangkat ke 14 titik untuk ketersediaan internet di posko-posko BNPB dan Basarnas.

Satelit SATRIA-1 beroperasi di antaranya dua di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara, lima di provinsi Aceh yakni masing-masing di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Tengah, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang Provinsi Aceh, serta Kabupaten Agam, dan Kota Padang Sumatra Barat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan para operator seluler telah melaporkan, secara total 95 persen BTS di Sumbar sudah pulih dan Sumut berangsur pulih 90 persen.

"Untuk Aceh, kendala listrik masih menyebabkan sekitar 60 persen menara tidak beroperasi. Pemerintah bersama operator dan PLN terus bekerja agar layanan segera normal kembali," kata Meutya saat memimpin rapat koordinasi di Balai Monitoring Frekuensi Kota Medan, dikutip dari Antara, Sabtu, 13 Desember 2025.
  Baca juga: Update Bencana Sumut: 704 Orang Luka-Luka dan 91 Masih Hilang   Kebut infrastruktur konektivitas 
Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum memprioritaskan perbaikan akses jalan, penambahan alat berat dan personel bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), percepatan infrastruktur konektivitas dengan pemasangan Jembatan Bailey pada jembatan-jembatan prioritas.

"Fokus kita hari ini adalah membuka konektivitas pantai utara Sumatra menuju Tapanuli. Jalur dari Sumut ke arah barat belum terbuka sehingga distribusi bantuan terhambat. Kami kerahkan semua alat berat, dan bila kurang akan kita penuhi dari provinsi-provinsi terdekat yang tidak terdampak, misalnya Riau, Bengkulu, dan Lampung," kata Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Sektor pendidikan pun tak luput dari perhatian pemerintah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan bantuan awal berupa pembersihan sekolah, penyediaan buku-buku, dan peralatan belajar.

Pemerintah juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mengganti perangkat pembelajaran yang rusak, termasuk Interactive Flat Panel/Papan Interaktif Digital (PID) yang terdampak bencana.

Sementara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan melakukan evaluasi tata ruang pascabencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Langkah ini bertujuan memastikan pemanfaatan ruang selaras dengan karakter lingkungan serta meminimalkan risiko bencana di masa mendatang.

Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup (LH), yang akan mengkaji tata ruang di wilayah terdampak banjir Sumatra untuk mengembalikan ekosistem demi memperkuat daya dukung dan tampung lingkungan hidup.


(Ilustrasi. Foto: ANTARA/HO-BNPB)
  Dukungan anggaran
Sebagai salah satu entitas langsung di bawah Presiden, BNPB dan kementerian/lembaga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat berupa anggaran yang sudah disiapkan Kementerian Keuangan dan menjadikan penanganan bencana ini prioritas nasional.

Penanganan ini mencakup pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat, pembukaan akses jalan, pembukaan akses dan pemulihan akses komunikasi dan infrastruktur.

"Pemerintah pusat all out dalam melakukan percepatan untuk upaya-upaya dilakukan dalam proses tanggap bencana ini yang mencakup lima hal pencarian pertolongan, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat, pembukaan akses jalan, pembukaan akses dan pemulihan akses komunikasi, serta pemulihan infrastruktur listrik dan BBM," tegas Kapusdatin BNPB Abdul Muhari.

BNPB juga mengerahkan secara aktif 40 helikopter serta bantuan dari helikopter dan Hercules TNI dan Polri sehingga total transportasi udara ada 50 unit untuk memberikan bantuan melalui jalur udara sebanyak 25-35 ton ke posko di kabupaten kota serta di kantong pengungsi setiap kabupaten kota.

Selain dengan helikopter, bantuan TNI juga menjadi penyambung kerja BNPB untuk mendistribusikan bantuan ke kantong pengungsi dengan berjalan kaki.

BNPB bersama TNI/Polri, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, relawan, dan mitra internasional terus bekerja maksimal mempercepat pencarian korban, pembukaan akses, pemulihan layanan vital, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.