Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) hasil pleno Jakarta, Mohammad Mukri mengatakan jika ada yang tak terima hasil rapat, maka dipersilakan mengajukan keberatan ke Majelis Tahkim.
Hal ini menanggapi adanya kontra hasil rapat pleno dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
“Kalau ada pertanyaan atau yang berbeda pendapat terkait pleno kemarin diselenggarakan, dipersilakan untuk mengajukan keberatan itu ke Majelis Tahkim,” kata Mukri, Sabtu (13/12/2025).
Ia menjelaskan, PBNU menyediakan saluran resmi jika ada pihak yang merasa keberatan dengan hasil rapat pleno, yakni melalui Majelis Tahkim.
Majelis Tahkim adalah bagian dari PBNU yang memiliki kewenangan menangani sengketa atau jika muncul keberatan dalam organisasi.
“Di PBNU itu ada Majelis Tahkim. Ketika ada yang tidak puas atau tidak diterima, dipersilakan untuk dibawa ke Majelis Tahkim, ada lembaganya,” katanya.
Adapun menurut Ketua PBNU hasil pleno Jakarta, Imron Rusyadi, pelaksanaan rapat pleno yang dilakukan di Hotel Sultan beberapa waktu lalu sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan (Perkum) PBNU terbaru tahun 2025.
“Kalau berdasarkan Perkum yang terbaru tahun 2025, memang rapat pleno itu hanya dipimpin oleh Rais Aam dan Katib. Jadi apa yang terjadi kemarin di Hotel Sultan itu sudah memenuhi syarat secara peraturan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Imron itu. (ant/iwh)
