Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Imron Rosyadi Hamid atau Gus Imron menegaskan Muktamar tetap sah meski hanya dihadiri Penjabat (Pj) Ketum.
"Kita bisa lihat di ART pasal 57 bahwa penyelenggara Muktamar adalah Pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah berkaitan dengan apakah kalau Ketua Umum dan Rais Aam itu salah satunya Pj apakah sah? Ya sah," katanya, Sabtu (13/12/20259.
Gus Imron menceritakan saat Muktamar Lampung pada tahun 2021 lalu. Saat itu koferensi tingkat besar ini tetap berjalan meski hanya dihadiri Pj Rais Aam yakni KH Miftachul Akhyar.
Oleh karena itu, ia mengungkapkan Muktamar yang rencananya digelar tahun depan atau 2026 ini tetap dapat berjalan meski hanya ada Zulfa Mustofa yang saat ini menjabat sebagai Pj Ketum PBNU hasil Rapat Pleno Syuriyah di Hotel Sultan.
"Hal yang harus dipahami semua pihak bahwa apa yang akan dilakukan oleh Rais Aam sekarang dengan Pj Ketua Umum Pak Zulfa Mustofa untuk menyelenggarakan Muktamar itu dipenuhi secara aturan," ucapnya.
Sebelumnya, Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tak mempersoalkan soal adanya dorongan percepatan digelarnya Mukhtamar.
Namun ia menegaskan, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum.
Hal ini juga ketentuan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
"Tidak ada masalah muktamar mau cepat atau lambat. Tapi syarat harus dipenuhi, yaitu muktamar dipimpin oleh Rais Aam dan Ketua Umum. Kalau cuma salah satu, tidak mungkin bisa dilaksanakan muktamar. Itu masalahnya," kata dia di kantornya, Kamis (11/12/2025).
Gus Yahya mengungkapkan, bahwa dirinya menginginkan Muktamar berjalan dengan lancar, oleh karena itu untuk menuju kesana harus ada perdamaian terlebih dahulu dari seluruh unsur PBNU.
"Sudah lah, tidak ada jalan lain selain islah, daripada nanti muktamarnya jadi bermasalah, jadi tidak sempurna," jelasnya.(aha/raa)
