Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pedagang yang terdampak kerusuhan di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, yang membutuhkan bantuan.
Ia menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait.
“Pemprov akan duduk bersama-sama dengan pihak terkait,” kata Pramono di Epiwalk, Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (14/12).
Pramono mengatakan, hingga saat ini Pemprov DKI Jakarta masih menunggu keputusan resmi dari kepolisian terkait penanganan peristiwa tersebut.
Menurutnya, proses hukum yang berjalan menjadi salah satu dasar dalam menentukan langkah selanjutnya.
“Jadi untuk Kalibata, saya masih menunggu keputusan resmi dari Polri,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa lahan tempat terjadinya kericuhan tersebut merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Lahannya punya Pemprov,” kata Pramono.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut kerugian yang timbul dari kerusuhan di depan Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis (11/12) malam lebih dari Rp 1 miliar.
“Secara umum sudah dilakukan estimasi penghitungan lebih kurang hampir Rp 1,2 miliar dari total kerugian yang warung, sepeda motor dan mobil serta kaca warga kemarin,” ucap Budi di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (13/12).
Namun, angka ini menurut Budi belum final karena penyidikan belum bisa dilakukan secara maksimal mengingat kondisi warga yang masih trauma.
“Ini masih akan kita tunggu karena memang atas kejadian insiden kemarin warga sekitar masih trauma, kita masih menunggu laporan-laporan. Kalau laporan polisi itu sudah masuk, pasti penyidik Polda Metro akan turun dan akan melakukan proses upaya paksa terhadap pelaku-pelaku pembakaran tersebut,” ucap Budi.
