Boni Hargens: Reformasi Budaya Polri Investasi Demokratis Indonesia

Jakarta, VIVA – Analis politik senior, Boni Hargens menilai komisi Reformasi Polri harus berfokus pada upaya-upaya transformasi budaya, etika dan sistem internal Polri. Menurut Boni, reformasi Polri merupakan investasi demokrasi.

"Kepolisian yang profesional, akuntabel dan demokratis bukan hanya kebutuhan teknis penegakan hukum, tetapi juga investasi fundamental bagi kelangsungan demokrasi Indonesia. Karena itu, reformasi Polri harus harus fokus pada transformasi budaya institusional Polri," ujar Boni dalam sebuah diskusi di Jakarta, dikutip Minggu, 14 Desember 2025.

Boni berharap reformasi Polri fokus pada transformasi budaya institusional, tidak tergantung politik jangka pendek, bertujuan memperkuat Polri dalam kerangka demokrasi serta partisipatif kolektif karena menjadi tanggung jawab bersama baik Polri itu sendiri, pemerintah dan masyarakat sipil.

Ia mengatakan reformasi harus berorientasi untuk memperkuat Polri sebagai lembaga yang memiliki kewenangan koersif untuk mewujudkan negara hukum atau rechtsstaat dan memperkuat demokrasi.

"Mari menata kembali reformasi Polri dengan fokus yang tepat adalah imperatif bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ketika kepolisian bertransformasi menjadi institusi yang benar-benar merakyat dan demokrasi, seluruh bangunan demokrasi kita akan lebih kokoh," kata Boni.

Terutama, kata dia, mengubah budaya hierarkis-militeristik menjadi lebih berorientasi pada pelayanan publik, dengan penekanan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM. 

"Budaya militeristik adalah akar dari berbagai masalah Polri. Tanpa transformasi budaya, reformasi struktural atau pergantian kepemimpinan tidak akan menghasilkan perubahan substantif. Jadi, reformasi budaya ini seharusnya menjadi fokus kajian Komite Reformasi Polri saat ini sehingga ujungnya bisa menciptakan kepolisian sipil yang demokratis," imbuhnya

Dalam transformasi budaya Polri, kata Boni, ada sejumlah area kunci, seperti pendidikan dan pelatihan yang menekankan HAM, etika dan community policing. Dia juga mendorong berbasis kompetensi, teknologi modern, dan standar internasional untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas anggota kepolisian di semua tingkatan.

"Area kunci lain yang perlu diperhatikan dalam transformasi budaya Polri adalah akuntabilitas, kultur dialog terbuka dan responsif terhadap kritik konstruktif, rekrutmen dan seleksi berbasis integritas dan kapasitas, penerapan sistem reward dan punishment serta kepemimpinan yang menjadi role model nilai-nilai kepolisian demokratis," jelasnya.