Penulis: Ridho Dwi Putranto
TVRINews, Jakarta
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Distribusi bantuan dilakukan dengan memanfaatkan armada kapal pengawas KKP Orca 06 untuk menjangkau wilayah terdampak, termasuk daerah yang sulit diakses melalui jalur darat.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menegaskan, kehadiran negara dalam situasi bencana tidak hanya sebatas penyaluran bantuan logistik, tetapi juga mencakup pemulihan psikologis serta pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
“Dalam kondisi bencana, perempuan dan anak sering menghadapi kerentanan berlapis. Karena itu, selain bantuan logistik, kami memastikan adanya pendampingan psikologis, layanan trauma healing, serta perhatian terhadap kesehatan reproduksi, termasuk bagi ibu hamil dan anak-anak,” ujar Arifah, dikutip Minggu, 14 Desember 2025.
*Perlindungan dan Pemulihan Psikososial*
Arifah menjelaskan, KemenPPPA telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan layanan pendampingan berjalan optimal di lokasi terdampak bencana.
Layanan tersebut, kata Arifah, mencakup dukungan psikososial, edukasi kesiapsiagaan bencana, serta penguatan klaster perlindungan perempuan dan anak di pengungsian.
"Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga," ujarnya.
*KKP Kerahkan Kapal Pengawas untuk Distribusi Bantuan*
Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Suseno, menyampaikan bahwa KKP mengerahkan armada kapal pengawas untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah terdampak bencana.
Hingga saat ini, KKP telah menerima dan menyalurkan sekitar 159 ton bantuan logistik yang terdiri atas bahan makanan, beras, pakaian layak pakai, serta kebutuhan dasar lainnya.
“Armada kapal KKP siap mendukung distribusi agar bantuan dapat menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses,” kata Pung Nugroho.
Ia menambahkan, pengalihan sebagian kapal pengawas untuk misi kemanusiaan tidak mengganggu fungsi utama pengawasan kelautan dan perikanan.
"Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap melalui jalur laut dan dilanjutkan dengan distribusi darat, bekerja sama dengan satuan tugas dan pemangku kepentingan di daerah," ungkapnya.
*Dukung Berbagai Pihak untuk Penyaluran Bantuan*
Penyaluran bantuan kemanusiaan ini turut didukung oleh berbagai pihak, di antaranya Perempuan Konghucu Indonesia, Unilever, serta United Nations Population Fund (UNFPA).
KemenPPPA menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pemenuhan hak perempuan dan anak dalam situasi bencana, termasuk memastikan akses terhadap layanan pemulihan psikologis dan perlindungan berkelanjutan.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat respons kemanusiaan yang lebih inklusif serta berperspektif gender dan anak, sehingga proses pemulihan masyarakat terdampak dapat berjalan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.
Editor: Redaktur TVRINews
