Dedi Mulyadi Soal Wawalkot Bandung Jadi Tersangka Korupsi: Kita Hormati Proses Hukum

JAKARTA, DISWAY.ID – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memberikan respons tegas menyusul penetapan status tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bandung dalam kasus dugaan korupsi.

Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, menegaskan bahwa prinsip kesamaan di hadapan hukum harus dijunjung tinggi dalam penanganan kasus ini.

BACA JUGA:Jadwal Bioskop Trans TV Hari Ini 14 Desember 2025 Lengkap Sinopsis, Tutup Akhir Pekan Nonton Film Thriller

BACA JUGA:Viral di Thailand dan China, Tuntunzai Capybara Akhirnya Muncul di Jakarta

Dedi Mulyadi menekankan bahwa semua warga negara, termasuk pejabat publik, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum (equality before the law). Ia meminta semua pihak, termasuk tersangka, untuk bersikap kooperatif dan menaati proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami ikuti semua prosedur hukum. Semua orang harus taat dan kedudukan sama di mata hukum," ujar Dedi Mulyadi, dikutip Minggu 14 Desember 2025.

Penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Erwin ini diduga terkait kasus penyalahgunaan wewenang dalam permintaan paket pengadaan barang dan jasa, serta paket pekerjaan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

BACA JUGA:Duo Matel Kicep Gagal Tarik Motor di Bandung, Dikasih Paham Pak Polisi: Mana Surat Pengadilan!?

Terkait dengan nasib jabatan Erwin sebagai Wakil Wali Kota Bandung, Dedi Mulyadi meluruskan batasan wewenangnya sebagai Gubernur. Ia menjelaskan bahwa status tersangka tidak serta-merta menjadikan dasar pemecatan seorang pejabat daerah.

"Pemecatan bukan kewenangan gubernur. Itu nanti berproses di pengadilan, dan kemudian menunggu keputusan hukum yang bersifat tetap (inkrah)," tegasnya.

Dedi Mulyadi saat itu diketahui tengah menyambangi kantor KPK bersama jajaran PTPN dan Perhutani untuk membahas isu seputar alih fungsi lahan dan penyelamatan aset negara di Jawa Barat.

Respons ini mengirimkan pesan kuat bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung penuh upaya penegakan hukum terhadap praktik korupsi tanpa memandang jabatan pelakunya.