FAJAR, JAKARTA — Pemerintah mulai memberi sinyal kuat akan membuka kembali rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2026. Di tengah ketidakpastian jadwal resmi, pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengindikasikan bahwa proses menuju seleksi nasional itu sudah berjalan secara administratif dan strategis.
Rini menegaskan, saat ini pemerintah masih dalam tahap mengumpulkan kebutuhan formasi aparatur sipil negara (ASN) dari seluruh kementerian dan lembaga. Langkah ini menjadi fondasi penting sebelum keputusan politik dan administratif soal pembukaan CPNS diumumkan secara resmi kepada publik.
Menurut Rini, seluruh kementerian dan lembaga telah diminta menyerahkan usulan formasi yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar memenuhi kuota atau rutinitas tahunan. Pemerintah ingin memastikan bahwa rekrutmen ASN 2026 benar-benar menjawab kebutuhan birokrasi lima tahun ke depan.
“Tentunya saya sangat concern terhadap bagaimana regenerasi untuk para ASN dan tentunya para fresh graduate,” ujar Rini.
Pernyataan ini menjadi kunci membaca arah kebijakan pemerintah. Setelah bertahun-tahun fokus menyelesaikan persoalan tenaga honorer, pemerintah kini mulai menggeser perhatian pada agenda regenerasi birokrasi. Masuknya talenta muda, menurut Rini, menjadi kebutuhan mendesak agar roda pemerintahan tetap adaptif terhadap perubahan zaman.
Selama beberapa tahun terakhir, energi pemerintah memang banyak tersedot untuk menuntaskan polemik tenaga honorer. Ribuan pegawai non-ASN ditata ulang, diangkat melalui jalur PPPK maupun ASN, sesuai amanat undang-undang. Kini, setelah tahapan besar itu hampir rampung, ruang fiskal dan kebijakan mulai terbuka untuk memberi kesempatan lebih luas kepada lulusan baru.
“Kemarin kan kita memang banyak fokus untuk menyelesaikan tenaga honorer. Ke depan saya sih berharap saya bisa fokus kepada para fresh graduate untuk bisa ikut serta menjadi bagian daripada birokrasi,” kata Rini.
Namun demikian, Rini menekankan bahwa proses menuju CPNS 2026 tidak bisa tergesa-gesa. Saat ini, Kemenpan RB masih berkonsentrasi menyelesaikan penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan ASN 2025. Ia mengungkapkan, masih ada sejumlah pemerintah daerah yang belum menuntaskan proses administrasi tersebut, padahal target awal seharusnya rampung pada Oktober 2025.
Kondisi ini membuat pemerintah harus berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan, baik dari sisi anggaran maupun manajemen sumber daya manusia aparatur. Meski begitu, Rini menegaskan bahwa keterlambatan tersebut tidak serta-merta menutup peluang dibukanya rekrutmen ASN baru pada 2026.
Ia menyebut, seluruh kementerian dalam kabinet Presiden Prabowo Subianto—yang kini berjumlah 48—telah diminta menyusun analisis kebutuhan ASN secara komprehensif. Analisis ini mencakup proyeksi pensiun, beban kerja, hingga kebutuhan jabatan strategis di masa depan.
“Nah, saya sudah meminta mereka untuk melakukan analisis kebutuhan, sesuai dengan strategi lima tahun ke depan. Jadi, supaya kita bisa lihat apakah nanti akan ada positive growth terhadap jabatan-jabatan tertentu, apakah ada yang harus minus growth, atau memang harus tetap seperti itu,” jelas Rini.
Pendekatan berbasis analisis ini menunjukkan perubahan paradigma dalam pengelolaan ASN. Rekrutmen tidak lagi semata-mata menambah jumlah pegawai, tetapi diarahkan untuk memperkuat fungsi-fungsi strategis negara. Jabatan-jabatan yang relevan dengan transformasi digital, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan modern diperkirakan akan menjadi prioritas.
Selain itu, kebutuhan ASN juga akan diselaraskan dengan program Asta Cita, yang menjadi arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Artinya, formasi CPNS 2026 nantinya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi instrumen untuk mewujudkan visi besar pembangunan nasional.
Dalam kesempatan yang sama, Rini turut menyinggung perkembangan kajian skema single salary bagi PNS. Ia menekankan bahwa reformasi penggajian ASN tidak semata-mata soal penyatuan komponen gaji, tetapi menyangkut konsep penghargaan yang lebih luas dan manusiawi.
“Jadi, bukan hanya kita menyatukan salary. Bukan itu konsepnya. Sebenarnya kita memberikan penghargaan kepada ASN itu bukan hanya dari materi saja, tetapi dari sistem kerja, apresiasi terhadap kinerja, suasana kantor, hingga sistem karier,” terangnya.
Konsep total reward ini diharapkan membuat profesi ASN kembali diminati generasi muda, tidak hanya karena stabilitas ekonomi, tetapi juga karena ruang pengembangan diri dan kontribusi nyata bagi negara. Jika kebijakan ini berjalan seiring dengan pembukaan CPNS 2026, maka rekrutmen ASN ke depan bukan sekadar rutinitas seleksi, melainkan bagian dari reformasi birokrasi jangka panjang.
Bagi publik, terutama para fresh graduate, sinyal dari Menpan RB ini menjadi angin segar. Meski belum ada tanggal resmi, arah kebijakan pemerintah sudah mulai terbaca: regenerasi birokrasi menjadi kebutuhan, dan CPNS 2026 berpeluang menjadi pintu masuknya.
