Dirut Bulog Pastikan Bantuan Bencana Sumatra Tercukupi

Jakarta: Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, melakukan kunjungan dan pengecekan ketersediaan stok bantuan bencana Sumatra di Posko Logistik Terpadu/Posko Lanud Halim di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, 14 Desember 2025. Perum Bulog telah menginstruksikan seluruh jajaran di wilayah terdampak bencana untuk menyiapkan stok beras di bandara dan pelabuhan masing-masing dengan jumlah minimal 20 hingga 50 ton. 

Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak di wilayah-wilayah yang terisolasi akibat bencana. Sehingga, distribusi bantuan dapat dilakukan secara cepat tanpa harus menunggu mobilisasi dari gudang Bulog.

“Dengan menempatkan stok di bandara dan pelabuhan, distribusi bantuan melalui jalur udara maupun laut dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, terutama ke daerah-daerah yang akses daratnya terputus,” ujar Rizal, Jakarta, Minggu, 14 Desember 2025.
  Baca Juga:  Bulog Jadi Bagian Penting Jaga Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Nasional

Ilustrasi beras bulog. Medcom

Dia menegaskan kebijakan tersebut telah dilaksanakan sejak tiga hari terakhir seiring dengan kondisi lapangan yang masih cukup sulit. Dengan pemenuhan stok di bandara dan pelabuhan, distribusi bantuan melalui jalur udara dan laut dapat dimasifkan.

"Kami berharap langkah ini dapat mempercepat dan mengoptimalkan dukungan bagi masyarakat yang terdampak bencana," ujar Rizal.

Total stok beras yang dikuasai Bulog masih berada pada kisaran 3,7 juta ton. Stok di wilayah terdampak bencana antara lain berada di Aceh sekitar 79 ribu ton, Sumatra Utara sekitar 29 ribu ton, dan Sumatra Barat sekitar 7 ribu ton. Untuk memperkuat dukungan di wilayah Sumatra Barat, Perum Bulog akan menambah stok hingga 20–30 ribu ton dalam waktu dekat.

Perum Bulog juga melakukan koordinasi intensif untuk memenuhi kebutuhan pangan masing-masing dapur umum secara langsung sebagai bentuk respons cepat. Dalam pelaksanaan distribusi bantuan, Perum Bulog terus bersinergi dengan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar penyaluran bantuan dapat berjalan optimal dan manfaatnya segera dirasakan oleh masyarakat.