Pantau - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa keterlibatan Indonesia sebagai Anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) Kategori C periode 2026–2027 akan dijalankan secara efektif untuk memperkuat posisi strategis Indonesia dalam tata kelola pelayaran dan keselamatan maritim global.
Kementerian Perhubungan mulai merumuskan langkah strategis yang mencakup penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi erat dengan kementerian dan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional.
"Hal yang turut dirumuskan termasuk penguatan posisi Indonesia, peningkatan kapasitas delegasi, serta kolaborasi erat dengan kementerian/lembaga terkait, baik nasional maupun internasional," kata Dudy.
Bukan Sekadar Posisi, Tapi Mandat GlobalKemenhub telah menyelenggarakan kegiatan Evaluasi dan Tindak Lanjut Hasil Pemilihan Anggota Dewan IMO di Jakarta sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan mandat tersebut.
Dudy menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia menjadi Anggota Dewan IMO bukan sekadar prestasi diplomatik, melainkan juga merupakan bentuk kepercayaan dunia dan mandat global yang harus diemban dengan tanggung jawab besar.
"Capaian ini bukan hanya persoalan angka atau posisi, ini adalah cerminan nyata dari kepercayaan global terhadap konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan pelayaran dunia," ujarnya.
Pada Sidang Majelis IMO ke-34 yang digelar akhir November 2025, Indonesia memperoleh 138 suara dan menempati posisi ke-5 dari 26 negara kandidat, memperkuat statusnya sebagai negara maritim yang kredibel di panggung internasional.
Wujudkan Kepentingan Nasional dalam Kebijakan GlobalDudy menekankan bahwa keanggotaan di Dewan IMO merupakan platform strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional dalam berbagai isu penting seperti dekarbonisasi pelayaran, digitalisasi maritim, dan peningkatan keselamatan laut bagi negara berkembang.
Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga jalur pelayaran internasional dan menjadi penjaga simpul-simpul strategis di kawasan maritim global.
Komitmen ini, menurutnya, selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.
"Keanggotaan Indonesia di Dewan IMO bukan tujuan akhir, tetapi platform strategis untuk memastikan kepentingan nasional terwakili di setiap kebijakan maritim global," ungkap Dudy.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat diplomasi maritim Indonesia di tengah tantangan yang semakin kompleks.
"Sinergi lintas kementerian dan lembaga, dukungan industri, asosiasi, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia dapat terus memperkuat posisinya dalam diplomasi maritim internasional," ujar Menhub.
