Realisasi Penyaluran KUR di Malang Alami Koreksi jadi Rp5,36 Triliun per November 2025

Bisnis.com, MALANG — Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah kerja KPPN Malang mengalami moderasi, yakni mencapai Rp5,36 triliun pada posisi November 2025.

Kepala KPPN Malang Muhammad Rusna mengatakan realisasi penyaluran KUR sebesar itu dinikmati 91.055 debitur. Secara volume, realisasi penyaluran KUR pada November 2025 turun 6,62% dari sisi volume dan menyusut 9,67% dari jumlah debitur secara tahunan.

“Daerah yang paling menyerap KUR, Kabupaten Malang yang mencapai Rp2,97 triliun untuk 50.110 debitur,” katanya dikutip, Senin (15/12/2025).

Penyaluran di Kab. Malang yang sebesar itu, turun 8,30% (volume) dan 12,22% (debitur) secara yoy. Selanjutnya, Kab. Pasuruan yang mencapai Rp1,22 triliun untuk 23.671 debitur, turun 2,25% (volume) dan 4,66% (debitur); Kota Malang Rp733,1 miliar untuk 10.182 debitur, turun 8,22% (volume) dan 10,30% (debitur).

Berikutnya, Kota Pasuruan Rp126 miliar untuk 2.393 debitur, turun -127% (volume), dan -7,18% (debitur); Kota Batu Rp319,4 miliar untuk 4.069 debitur, turun -0,72% (volume) dan -4,37% (debitur).

Untuk penyaluran kredit mikro UMi, sampai November 2025 tersalur Rp263,68 miliar untuk 48.716 debitur, naik 1,57% (volume), namun turun -12,92% (debitur).

Daerah yang paling banyak menyerap kredit UMi, yakni Kab. Malang yang mencapai Rp134,9 miliar untuk 24.115 debitur, naik 17,11% (volume) dan turun -4,64% (debitur); Kab. Pasuruan Rp76,89 miliar untuk 14.556 debitur, turun 14,28% (volume) dan turun -23,26% (debitur).

Selanjutnya, Kota Malang Rp31 miliar untuk 6.270 debitur, turun -5,40% (volume), dan turun -12,12% (debitur); Kota Pasuruan Rp14,39 miliar, turun -4,69% (volume), dan turun -14,97% (debitur); Kota Batu Rp6,41 miliar, turun -4,69% (volume), dan turun 21,69% (debitur). 

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Joko Budi Santoso menilai penyerapan KUR yang mengalami moderasi bisa jadi dapat disebabkan oleh semakin bersaingnya lembaga pembiayaan yang banyak bermunculan di tengah masyarakat, seperti gerai gadai, dan sumber pembiayaan lainnya, yang dalam hal ini memiliki keunggulan dalam kemudahan administrasi maupun percepatan pencairan, meskipun tingkat bunga sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan KUR. 

Menurutnya, hal ini tentu juga menjadi atensi bersama, khususnya bagi pemerintah daerah dan otoritas keuangan untuk senantiasa meningkatkan perlindungan UMKM terhadap akses pembiayaan yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain itu, kata dia, pembinaan dan supervisi yang dilakukan oleh pemda terhadap UMKM terus ditingkatkan agar UMKM memiliki laporan keuangan dan manajemen usaha yang feasible dan bankable. 

Selanjutnya, business matching  terus digiatkan agar akses pembiayaan dan pemasaran serta bahan baku UMKM terus berjalan secara berkesinambungan.