Pemerintah Aceh Surati PBB Minta Keterlibatan UNDP dan UNICEF Dalam Penanganan Pemulihan Setelah Bencana

Pemerintah Aceh telah secara resmi menyurati dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), untuk meminta keterlibatan dalam penanganan pemulihan pascabencana banjir dan longsor yang melanda provinsi tersebut.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, mengungkapkan bahwa pengalaman kedua lembaga internasional tersebut dalam menangani bencana, seperti tsunami tahun 2004, menjadikan mereka pilihan yang tepat untuk berkontribusi dalam pemulihan.

"Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004, seperti UNDP dan UNICEF," terang Muhammad pada Minggu (14/12/2025).

Keterlibatan UNDP dan UNICEF diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan, terutama di sektor-sektor yang menjadi fokus masing-masing lembaga, yaitu dalam pemberantasan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan, serta menjaga kesejahteraan anak-anak.

“Oleh sebab itu, lembaga-lembaga internasional yang saat ini masih eksis di Indonesia, kita ambil inisiatif sebagai pemerintah daerah untuk dapat terus berada di Aceh, terutama atas bencana saat ini,” tutur Muhammad.

Dengan dukungan dari lembaga yang sudah berpengalaman, Pemerintah Aceh percaya bahwa proses pemulihan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

Sebagai respons terhadap bencana, Pemerintah Aceh telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mempercepat pemulihan. Salah satunya adalah menghubungi lembaga internasional yang berpengalaman, termasuk UNDP dan UNICEF, untuk memberikan dukungan.

Selain itu, pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan dengan optimal.

Banjir yang melanda Aceh telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah. Berdasarkan data yang diperoleh, ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, dan sarana kesehatan mengalami kerusakan.

Sementara itu, hingga saat ini tercatat lebih dari 419 jiwa yang meninggal dunia akibat bencana tersebut, dengan puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Jumlah pengungsi pun mencapai 474.691 jiwa, yang menunjukkan besarnya dampak bencana ini terhadap masyarakat.

Pemerintah daerah juga mencatat bahwa telah terdapat 77 lembaga dan hampir 2.000 relawan yang terlibat dalam upaya pemulihan. Lembaga-lembaga ini terdiri dari organisasi non-pemerintah (NGO) baik lokal maupun internasional yang siap membantu korban bencana.