Pantau - Komisi I DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebagai bagian dari penguatan struktur pertahanan nasional.
DPR Apresiasi Dukungan Gubernur DIY dan Penyediaan LahanDalam kunjungan kerja ke Korem 072/Pamungkas, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menyampaikan bahwa proses persiapan pembentukan Kodam DIY berjalan positif.
Ia secara khusus mengapresiasi dukungan dari Gubernur DIY, Sultan Hamengkubuwono X, yang telah menyediakan sejumlah alternatif lahan untuk pembangunan markas Kodam.
"Kalau dari paparan Pak Danrem soal kesiapan lahan tadi dipaparkan ada tujuh lokasi yang menjadi alternatif, dukungan dari Gubernur DIY atau dalam hal ini Sultan Hamengkubuwono X sangat bagus. Beliau memberikan banyak alternatif Sultan Ground (Tanah Kasultanan) yang bisa dimanfaatkan Makodam. Kita terima kasih atas dukungan ini dan harapan kita mungkin nanti salah satu dari alternatif-alternatif itu memang feasible untuk dijadikan markas kodam," ujar Sukamta.
Pemekaran Komando Didorong sebagai Respons GeopolitikKomisi I DPR menegaskan bahwa program pemekaran komando merupakan langkah penting untuk menghadapi dinamika geopolitik dan memperkuat pertahanan di tingkat wilayah.
"Kami dari Komisi I mengapresiasi rencana pembentukan kodam-kodam baru ini dan memang secara objektif perkembangan geopolitik atau internasional ini mengajarkan kita untuk melakukan pemekaran-pemekaran. Harapan kita mudah-mudahan proses yang sudah direncanakan dengan segala tahapannya ini bisa kita dukung," tegasnya.
Komisi I berkomitmen untuk terus mengawal proses pembentukan Kodam DIY, termasuk dalam hal koordinasi antarinstansi, penetapan lokasi lahan, dan pengalokasian anggaran.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi Kodam DIY agar segera berfungsi dan mendukung sistem pertahanan nasional secara optimal.
