KLH Ungkap Degradasi Parah di Pesisir Timur Aceh, Hutan Diserobot untuk Tambang dan Sawit

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap degradasi bentang alam parah yang dialami wilayah-wilayah terdampak banjir Sumatra. Hal ini dikemukakan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq ketika melakukan peninjauan udara di Aceh Timur.

Hanif mengatakan kawasan hulu yang seharusnya menjadi penyangga ekosistem kini tampak terbuka, dengan alur sungai melebar tidak wajar, dan jejak longsoran tanah mengarah langsung ke permukiman warga.

“Kondisi ini menegaskan bahwa tragedi banjir bandang di Aceh Timur bukan semata peristiwa alam, melainkan sinyal keras adanya tekanan serius terhadap daya dukung lingkungan akibat aktivitas ilegal,” paparnya, dikutip dari siaran pers, Senin (15/12/2025).

Dia pun menekankan komitmen pemerintah yang akan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas dan tidak membiarkan kerusakan lingkungan.

Dalam peninjauan udara yang menyusuri wilayah pesisir timur Aceh, dengan lintasan Tusam, Lhokseumawe, Langsa, hingga Aceh Tamiang, KLH menemukan indikasi kuat penyerobotan kawasan hutan dan lahan untuk aktivitas perkebunan sawit dan pertambangan ilegal, termasuk pada wilayah lereng bukit dengan tingkat kemiringan ekstrem di atas 45 derajat.

Praktik ini secara nyata menghilangkan fungsi hutan sebagai pengendali tata air alami dan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.

Hanif mengatakan pengelolaan lahan di kawasan dengan kemiringan ekstrem sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Praktik ilegal semacam ini tidak hanya menyebabkan kerusakan hutan dan lahan, tetapi juga mengancam nyawa masyarakat yang tinggal di wilayah hilir.

“Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merusak lingkungan dan membahayakan rakyat. Siapa pun yang terbukti melanggar, akan kami tindak tegas sesuai hukum yang berlaku,” katanya.

Menindaklanjuti temuan lapangan, KLH segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak kerusakan hutan dan lahan di wilayah terdampak.

Evaluasi ini mencakup penilaian kondisi hutan, Daerah Aliran Sungai (DAS), serta perubahan tata guna lahan yang terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya risiko bencana. KLH pun menjamin bahwa sejumlah korporasi yang diduga kuat berkontribusi terhadap kerusakan akan ditindak tegas melalui upaya paksa penegakan hukum. 

Hanif pun menyampaikan empati dan duka mendalam kepada seluruh masyarakat yang terdampak. Dia mengatakan KLH mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan praktik perusakan. KLH juga membuka ruang kolaborasi untuk penguatan pemulihan hutan dan lahan, dengan berbasis data ilmiah dan praktik berkelanjutan.