Lubuk Basung (ANTARA) - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Agam, Sumatera Barat mencatat sebanyak 476 dari 539 kepala keluarga korban bencana alam di daerah itu bersedia tinggal di hunian sementara yang segera dibangun.
"476 kepala keluarga ini telah menandatangani surat pernyataan tinggal di hunian sementara," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam Rinaldi di Lubuk Basung, Senin.
Ia mengatakan ke 476 kepala keluarga itu tersebar di Kecamatan Palembayan sebanyak 225 kepala keluarga yang bakal direlokasi ke hunian sementara yang bakal dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari atau Desa Salareh Aia dan lapangan bola voli Batu Mandi Nagari Salareh Aia Timur.
Sementara di Kecamatan Tanjung Raya 183 kepala keluarga direlokasi ke hunian sementara di Linggai Park Nagari Duo Koto.
Sedangkan Kecamatan Ampek Koto 54 kepala keluarga direlokasi ke hunian sementara di lahan DOB Nagari Balingka.
Setelah itu, Kecamatan Malalak 14 kepala keluarga direlokasi ke hunian sementara di lapangan lampeh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.
"Data ini merupakan hasil validasi dari pemerintah nagari. Untuk lahan telah kita tinjau bersama camat dan wali nagari," katanya.
Baca juga: Prabowo perintahkan hunian sementara di Sumatera segera rampung
Ia menambahkan total warga rumahnya rusak berat, tinggal di zona merah di sepanjang aliran sungai dan tepi bukit berpotensi longsor sebanyak 539 kepala keluarga.
Namun yang bersedia direlokasi hanya 476 dan 63 kepala keluarga tidak mau direlokasi.
Dalam waktu dekat bakal melakukan survei detail ke masing-masing lokasi, karena pembangunan segera dilakukan bekerja sama dengan TNI.
Untuk bahan bangunan datang ke lokasi dalam Minggu ini, karena bahan bangunan ada dari Jakarta dan Padang.
"Sesampai di lokasi langsung dibangun hunian sementara dan ditargetkan selesai menjelang akhir Desember 2025," katanya.
Ia mengakui hunian sementara dengan tipe 21, memiliki dapur, jalan dan lainnya dan dana berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hunian sementara ini lokasi tempat tinggal korban menjelang hunian tetap selesai dibangun dan rencana dibangun pada 2026.
Baca juga: Menko PMK lakukan "ground breaking" huntara bagi korban bencana Sumbar
Baca juga: BNPB supervisi teknis pembangunan huntara di Lima Puluh Kota Sumbar
Baca juga: Prabowo perintahkan HGU dicabut untuk relokasi penyintas Sumatera
"476 kepala keluarga ini telah menandatangani surat pernyataan tinggal di hunian sementara," kata Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Agam Rinaldi di Lubuk Basung, Senin.
Ia mengatakan ke 476 kepala keluarga itu tersebar di Kecamatan Palembayan sebanyak 225 kepala keluarga yang bakal direlokasi ke hunian sementara yang bakal dibangun di SDN 05 Kayu Pasak Nagari atau Desa Salareh Aia dan lapangan bola voli Batu Mandi Nagari Salareh Aia Timur.
Sementara di Kecamatan Tanjung Raya 183 kepala keluarga direlokasi ke hunian sementara di Linggai Park Nagari Duo Koto.
Sedangkan Kecamatan Ampek Koto 54 kepala keluarga direlokasi ke hunian sementara di lahan DOB Nagari Balingka.
Setelah itu, Kecamatan Malalak 14 kepala keluarga direlokasi ke hunian sementara di lapangan lampeh Jorong Bukik Malanca, Nagari Malalak Timur.
"Data ini merupakan hasil validasi dari pemerintah nagari. Untuk lahan telah kita tinjau bersama camat dan wali nagari," katanya.
Baca juga: Prabowo perintahkan hunian sementara di Sumatera segera rampung
Ia menambahkan total warga rumahnya rusak berat, tinggal di zona merah di sepanjang aliran sungai dan tepi bukit berpotensi longsor sebanyak 539 kepala keluarga.
Namun yang bersedia direlokasi hanya 476 dan 63 kepala keluarga tidak mau direlokasi.
Dalam waktu dekat bakal melakukan survei detail ke masing-masing lokasi, karena pembangunan segera dilakukan bekerja sama dengan TNI.
Untuk bahan bangunan datang ke lokasi dalam Minggu ini, karena bahan bangunan ada dari Jakarta dan Padang.
"Sesampai di lokasi langsung dibangun hunian sementara dan ditargetkan selesai menjelang akhir Desember 2025," katanya.
Ia mengakui hunian sementara dengan tipe 21, memiliki dapur, jalan dan lainnya dan dana berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Hunian sementara ini lokasi tempat tinggal korban menjelang hunian tetap selesai dibangun dan rencana dibangun pada 2026.
Baca juga: Menko PMK lakukan "ground breaking" huntara bagi korban bencana Sumbar
Baca juga: BNPB supervisi teknis pembangunan huntara di Lima Puluh Kota Sumbar
Baca juga: Prabowo perintahkan HGU dicabut untuk relokasi penyintas Sumatera
