Tertibkan 11 Subjek Hukum, Menhut: PT TPL Akan Diaudit Menyeluruh

Penulis: Nirmala Hanifah

TVRINews, Jakarta 

Pemerintah terus berkomitmen untuk menertibkan pengelolaan kawasan hutan melalui sinergi lintas lembaga. Hal tersebut, diungkapkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menyebut Kementerian Kehutanan terus berkoordinasi dengan Satgas PKH, Kepolisian Republik Indonesia, serta lembaga terkait lainnya dalam proses penegakan hukum di sektor kehutanan. 

Ia menegaskan langkah penertiban telah berjalan sesuai dengan komitmen yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat dan DPR RI.

“Hingga hari ini, kami telah menertibkan 11 subjek hukum. Proses penegakan hukumnya akan disinergikan bersama Satgas PKH,” ujar Raja Juli Antoni.

Ia menambahkan, salah satu perusahaan yang menjadi perhatian publik, yakni PT Toba Pulp Lestari (TPL), akan menjalani audit dan evaluasi secara menyeluruh. Langkah tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Raja Juli Antoni, pemerintah ingin memastikan seluruh aktivitas pemanfaatan hutan berjalan sesuai ketentuan serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun lingkungan.

“Presiden memberikan arahan khusus agar dilakukan audit dan evaluasi total terhadap PT TPL,” katanya.

Proses audit dan evaluasi tersebut akan dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Kehutanan yang ditugaskan secara khusus untuk menangani penilaian menyeluruh terhadap perizinan dan pengelolaan kawasan hutan yang dikuasai perusahaan tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Hasil dari audit dan evaluasi itu nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan pencabutan izin atau penyesuaian kembali perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

“Apabila hasilnya sudah ada, tentu akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik,” pungkasnya

Editor: Redaksi TVRINews