Hakim Tolak Praperadilan Kedua Rudy Tanoe dalam Kasus Dugaan Korupsi Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan kedua yang diajukan Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo terkait statusnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) beras di Kementerian Sosial.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin (15/12/2025).

“Maka hakim menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, dan membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil,” kata Hakim Lukman Ahmad di muka persidangan, Senin.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai perbuatan yang didalilkan dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Baca juga: Tersangka Kasus Tudingan Ijazah Palsu Jokowi Nilai Penyidikan Tak Konsisten

Atas dasar itu, hakim menyatakan penanganan perkara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sah secara hukum.

var endpoint = 'https://api-x.kompas.id/article/v1/kompas.com/recommender-inbody?position=rekomendasi_inbody&post-tags=korupsi, korupsi bansos beras Kemensos, Bambang Rudy Tanoesoedibjo, kasus hukum Bambang Rudy Tanoesoedibjo&post-url=aHR0cHM6Ly9tZWdhcG9saXRhbi5rb21wYXMuY29tL3JlYWQvMjAyNS8xMi8xNS8xNzM4MjQ5MS9oYWtpbS10b2xhay1wcmFwZXJhZGlsYW4ta2VkdWEtcnVkeS10YW5vZS1kYWxhbS1rYXN1cy1kdWdhYW4ta29ydXBzaQ==&q=Hakim Tolak Praperadilan Kedua Rudy Tanoe dalam Kasus Dugaan Korupsi Bansos§ion=Megapolitan' var xhr = new XMLHttpRequest(); xhr.addEventListener("readystatechange", function() { if (this.readyState == 4 && this.status == 200) { if (this.responseText != '') { const response = JSON.parse(this.responseText); if (response.url && response.judul && response.thumbnail) { const htmlString = ` `; document.querySelector('.kompasidRec').innerHTML = htmlString; } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } else { document.querySelector(".kompasidRec").remove(); } } }); xhr.open("GET", endpoint); xhr.send();

Hakim juga menolak seluruh eksepsi yang diajukan pemohon, termasuk keberatan atas kewenangan KPK dalam menetapkan dan memeriksa Bambang sebagai tersangka.

“Bahwa meskipun dalam undang-undang lain tidak disebutkan secara tegas sebagai korupsi, namun perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur delik korupsi, maka berlaku Undang-Undang Tipikor dan KPK (serta Polri) berwenang menanganinya,” jelas Hakim.

Penolakan permohonan praperadilan ini turut didasarkan pada putusan praperadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca juga: Ammar Zoni dkk Dipindahkan dari Nusakambangan ke Lapas Cipinang

Hakim menilai, pengajuan praperadilan kedua berpotensi menimbulkan putusan yang saling bertentangan.

“Mengenai penetapan tersangka, telah diputuskan dalam perkara sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga untuk menghindari putusan yang saling bertentangan, maka dalil pemohon tersebut haruslah ditolak,” tutur Hakim.

Praperadilan ini merupakan upaya kedua yang diajukan Bambang Rudy Tanoesoedibjo setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk keluarga penerima manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2020.

Dalam perkara tersebut, Bambang diduga terlibat dalam rekayasa indeks harga Bantuan Sosial Beras (BSB) serta penyaluran bantuan yang tidak sampai ke tingkat RT dan RW, bersama mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

“Bersama Juliari P Batubara, Edi Suharto, K. Jerry Tengker serta korporasi PT Dosni Roha dan PT Dosni Roha Logistik telah merekayasa indeks harga penyaluran bansos beras dengan menetapkan harga Rp 1.500/kg tanpa kajian atau analisis yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata tim kuasa hukum KPK dalam persidangan, Selasa (16/9/2025).

Baca juga: YouTuber Resbob Dilaporkan ke Polda Metro Terkait Ujaran Kebencian

Sebelumnya, gugatan praperadilan pertama yang diajukan Bambang juga telah ditolak oleh Hakim tunggal PN Jakarta Selatan, Erwin Hartono, dengan objek perkara yang sama.

.ads-partner-wrap > div { background: transparent; } #div-gpt-ad-Zone_OSM { position: sticky; position: -webkit-sticky; width:100%; height:100%; display:-webkit-box; display:-ms-flexbox; display:flex; -webkit-box-align:center; -ms-flex-align:center; align-items:center; -webkit-box-pack:center; -ms-flex-pack:center; justify-content:center; top: 100px; } LazyLoadSlot("div-gpt-ad-Zone_OSM", "/31800665/KOMPAS.COM/news", [[300,250], [1,1], [384, 100]], "zone_osm", "zone_osm"); /** Init div-gpt-ad-Zone_OSM **/ function LazyLoadSlot(divGptSlot, adUnitName, sizeSlot, posName, posName_kg){ var observerAds = new IntersectionObserver(function(entires){ entires.forEach(function(entry) { if(entry.intersectionRatio > 0){ showAds(entry.target) } }); }, { threshold: 0 }); observerAds.observe(document.getElementById('wrap_lazy_'+divGptSlot)); function showAds(element){ console.log('show_ads lazy : '+divGptSlot); observerAds.unobserve(element); observerAds.disconnect(); googletag.cmd.push(function() { var slotOsm = googletag.defineSlot(adUnitName, sizeSlot, divGptSlot) .setTargeting('Pos',[posName]) .setTargeting('kg_pos',[posName_kg]) .addService(googletag.pubads()); googletag.display(divGptSlot); googletag.pubads().refresh([slotOsm]); }); } }

Dalam pertimbangan putusan tersebut, hakim menyatakan KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap Bambang sejak tahap penyelidikan, sehingga proses pencarian bukti dinilai telah berjalan sesuai ketentuan hukum.

Dengan putusan ini, status Bambang Rudy Tanoesoedibjo sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyaluran bansos beras tetap sah secara hukum.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang