Penulis: Ricardo Julio
TVRINews, Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kewaspadaan sekaligus optimisme dalam menghadapi situasi nasional menjelang akhir tahun. Hal tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin 15 Desember 2025.
“Sudah cukup intensif kita dengar laporan dari beberapa pejabat, terima kasih semuanya. Bisa mengambil kesimpulan bahwa kita terus perlu waspada, tapi kita juga merasa lebih percaya diri, kita mampu mengatasi. Terima kasih dengan semua instansi yang telah bekerja keras, saya juga terkesan langkah-langkah yang sudah sudah ambil,” ujar Presiden.
Presiden mengajak seluruh jajaran kabinet untuk menghadapi akhir tahun dengan sikap hati-hati namun tetap optimistis, serta menekankan pentingnya kepercayaan pada kekuatan bangsa sendiri. “Marilah kita hadapi akhir tahun ini dengan waspada, tapi tetap optimis, dan percaya pada kekuatan kita sendiri,” katanya.
Dalam arahannya, Presiden menekankan perlunya pengelolaan sumber daya nasional secara lebih ketat. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat banyak kebocoran yang merugikan negara. “Saya sudah mempelajari angka-angka. Banyak sekali sumber daya kita yang bocor, dan itu sedikit demi sedikit harus kita tutup,” tegasnya.
Presiden secara khusus menyoroti maraknya pembalakan liar, pertambangan ilegal, dan praktik penyelundupan yang dinilai masih terjadi di berbagai wilayah. “Illegal logging, illegal mining, tambang-tambang ilegal, dan penyelundupan masih terlalu banyak. Ini menyebabkan kerugian besar bagi ekonomi kita,” ujarnya.
Meski pemerintah telah mengerahkan TNI dan Polri, Presiden mengakui masih ada pihak-pihak yang tidak menghormati hukum. Ia bahkan menerima laporan adanya keterlibatan oknum aparat dalam kegiatan ilegal tersebut. “Saya mendapat laporan, termasuk dari TNI sendiri, bahwa ada oknum aparat, baik dari TNI, Polri, maupun instansi lain, yang terlibat dalam penyelundupan,” kata Presiden.
Presiden pun meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk bertindak tegas. “Saya berharap Panglima TNI dan Kapolri benar-benar menindak aparat-aparatnya yang melindungi atau terlibat dalam penyelundupan dan kegiatan ilegal. Pelanggaran hukum ini harus kita hadapi dengan serius,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden menyinggung kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan sejak awal pemerintahan. Menurutnya, langkah tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kekuatan fiskal negara. “Kalau di awal pemerintahan kita tidak melakukan penghematan besar-besaran, posisi kita tidak akan sekuat sekarang,” katanya.
Presiden juga mengungkapkan masih adanya aparatur yang dinilai lamban bergerak karena terlalu terikat pada aturan. “Terlalu banyak yang menghamba pada peraturan. Peraturan itu dibuat oleh manusia,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa regulasi yang tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat harus segera diubah. “Kalau ada peraturan, baik itu peraturan menteri, perpres, bahkan undang-undang yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu untuk mengubahnya,” pungkas Presiden.
Editor: Redaktur TVRINews
