Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tak ragu menindak perusahaan nakal yang melanggar izin soal perhutanan. Sejauh ini, secara nasional, sudah ada 22 perusahaan melanggar, termasuk yang memicu bencana Sumatera.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berdialog dengan Raja Juli di Sidang Kabinet Paripurna, Senin (15/12).
"Sebagaimana yang kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit, semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak menaati peraturan itu ditindak, dilihat seberapa besar pelanggaran, dan itu dicabut," kata Prabowo.
Dalam paparannya, Raja Juli menyebut 22 perusahaan atau pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dinilai "nakal" dan merusak lingkungan.
"Yang sudah tercabut itu kemarin 22 ya? Jangan ragu-ragu, kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja ke KL lain, ke Polri atau ke TNI, atau ke KL lain," kata Prabowo.
"Siapa yang melanggar, kita tindak, kita cabut," tegas Prabowo.
Sementara itu Raja Juli menyebut akan terus bergerak menindak perusahaan-perusahaan nakal tersebut.
"Atas perintah Bapak Presiden, pada hari ini kami mengumumkan ke publik, bagian dari PKH (Penertiban Kawasan Hutan) kami mencabut 22 izin perusahaan pembabatan hutan, 1.012.016 hektare, bagian dari penertiban sebelumnya," kata Raja Juli.
"Kami sudah rapat di Satgas PKH, berproses di 3 tempat terutama tentang asal kayu yang hanyut yang menjadi concern publik. Sudah ada perusahaan, secara hukum akan berproses di kepolisian tentu koordinasi dengan Satgas PKH."
